Templates by BIGtheme NET
Home / Opini / Data Ganda Persoalan Klasik Yang Selalu Berulang

Data Ganda Persoalan Klasik Yang Selalu Berulang

net

net

Data pemilih adalah masalah yang sangat kompleks dalam setiap perhelatan pemilihan umum. Masalah yang sering muncul dalam tahapan ini adalah data ganda.

Data ganda atau data duplikat adalah kondisi di mana data entitas yang seharusnya sama, tetapi tercatat lebih dari satu kali.

KPU Wajo pada tanggal 12 November 2018 lalu menetapkan jumlah pemilih 281.645 berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan tahap 2 (DPTHP2).

Kendati perbaikan data pemilih telah dilakukan sebanyak dua kali oleh KPU dan jajarannya, tapi masih menyisahkan masalah tersendiri.

Berdasarkan  Hasil pencermatan Bawaslu Wajo, dari DPTHP yang telah di tetapkan KPU itu masih terdapat 1.193 data ganda lengkap dengan by name by adress dan tersebar di 14 kecamatan dengan kualifikasi kegandaan yang cukup variatif, ada ganda NIK, Ganda Nama dan element lainnya data lainnya. Padahal sebelumnya, pada hasil rekapitulasi DPHTP tahap pertama Bawaslu Wajo menemukan 1.217 pemilih ganda.

Penyebab persoalan ini tentu dengan adanya pergerakan element data yang selalu terupdate, salah satu contohnya adanya warga yang meninggal dunia, perubahan status setelah perniikahan dan element data lainnya namun tidak dilaporkan ke instansi terkait. Selain elemen data, human eror juga menjadi salah satu faktor dari data ganda.

Berdasarkan fakta dilapangan, sinkronisasi data antara Panitia Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK) melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) dengan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melalui pencermatan sudah didapatkan data yang real, namun setelah data tersebut dikirim ke KPU yang kemudian diolah kembali kadang tidak sesuai dengan yang hasil sikronisasi dilapangan.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pemilu yang bersih dari “kisah klasik data ganda” maka peran pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan pemerintah Desa tentu sangat diperlukan dalam mensosialisasikan akta kematian mapun perpindahan penduduk kepada masyarakat agar element data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat sesuai dengan yang ada di lapangan.

Selain itu peran Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan kepemiluan juga sangat menentukan data real melalui metode pencermatan bahkan turun langsung kelapangan dalam proses pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) data.

Dengan Sosialisasi yang intens dan peran aktif Pemerintah Desa menjemput bola ketika ada perubahan data maka data ganda yang selalu terjadi pada setiap perhelatan pemilihan umum dapat diminimalisir. (jumardi)

 

 

 

 

 

 

 

About penarakyatcr1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful