SIDRAP, Penarakyat.com — Untuk memperbaiki sistem mutasi dan promosi jabatan sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap, LSM Jaringan Informasi Masyarakat Transparan (Jimat) meminta Pemkab Sidrap menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tujuannya adalah, sebagai wujud komitmen Pemkab Sidrap untuk membangun kolaborasi bersama KPK sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang pernah terjadi sebelumnya.
Demikian disampaikan Ketua LSM JIMAT Sidrap, Ruslan, S.IP, melalui ponselnya, Senin (24/6/2019) mengatakan , langkah ini mendesak untuk segera dilakukan, khususnya menjelang rencana pelaksanaan mutasi yang akan dilaksanakan Juli mendatang.
“Rencana pelaksanaan mutasi besar- besaran yang akan dilaksanakan Pemkab Sidrap dalam waktu dekat ini, membuat sejumlah pejabat eselon II dan III menjadi resah dan tidak tenang dalam bekerja,”ujar Ruslan.
Menurutnya, isu mutasi yang berembus kencang sejak beberapa hari terakhir ini, seharusnya tidak menjadi momok yang menakutkan bagi pejabat ASN, tetap harus fokus bekerja dengan baik, dan pasti Pemkab Sidrap dibawah kendali Bupati Dollah Mando akan menilai dan mempertimbangkan langkah yang tepat.
“Dengan melihat banyaknya pejabat ASN yang merangkap jabatan, tentunya mutasi itu perlu dilaksanakan, karena bila hal tersebut tidak segera dibenahi, secara otomatis kualitas pelayanan publik akan tidak maksimal,”kata Ruslan. (Ady)
