Templates by BIGtheme NET
Home / Ajatappareng / Menarik Benang Merah Antara Politik Uang dan Sedekah
IMG-20180606-WA0017

Menarik Benang Merah Antara Politik Uang dan Sedekah

Oleh : Dr. Malik Muhammad, SHi, MHi

(Kordiv Org & SDM Panwaslu Wajo)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 tinggal menghitung hari. Tahapan Pilkada Serentak masih dalam tahapan kampanye. Tahapan Kampanye dalam Pilkada Serentak tahun 2018 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini dimulai
tanggal 15 Februari 2018 – 23 Juni 2018.

Sebuah tahapan yang cukup panjang dan tentu saja menguras energi yang tak sedikit. Bahkan tahapan kampanye ini bersamaan dengan masuknya bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Tahapan kampanye ini menurut sebagian besar ahli hukum sebagai tahapan pilkada yang sarat dengan politik uang. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu serta jajarannya sampai ke Pengawas TPS dituntut untuk melakukan pengawasan ekstra ketat.

Terlebih lagi ketika di bulan Ramadhan, bulan yang penuh dan meriah dengan sedekah. Sehingga sangat memungkinkan semua pihak salah kaprah.

Politik uang dapat dianggap sedekah, dan sebaliknya, sedekah bisa saja dianggap politik uang.

Hal tersebut didukung oleh paradigma masyarakat yang masih menganggap politik uang adalah hal yang wajar dan lumrah dilakukan.

Data di Bawaslu RI menunjukkan ada 929 laporan kasus praktik politik uang pada Pilkada serentak 2015. Sementara pada Pilkada Serentak, terdapat 600 temuan dugaan kasus praktik politik uang. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pengawas Pemilu, sebab jumlah daerah yang berpilkada tahun 2018 lebih banyak dari sebelumnya.

Politik Uang dan Sanksi Politik Uang

Disebutkan pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Adapun pasal 73 tersebut berbunyi:

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk, mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
Hal ini dipertegas di Pasal 135A

Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kemudian sanksi pidana diperjelas di Pasal 187A (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara

Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan beberapa pasal di atas, maka politik uang dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan seseorang atau pun kelompok untuk memperoleh suara dengan jalan menjanjikan dan/atau memberikan materi kepada pihak lain.

Ramadhan dan Makna Sedekah

Bagi umat Islam, Ramadhan merupakan bulan untuk memperbanyak ibadah, baik ibadah kepada Allah swt. maupun ibadah kepada sesama manusia.
Ramadhan adalah bulan mengejar dan memperbanyak pahala, karena pahala ibadah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, maka umat Islam berbondong-bondong melaksanakan ibadah, termasuk bersedekah. Pemberian sesuatu/sumbangan dari seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain dengan mengharapkan pahala dan ridha dari Allah swt, disebut sedekah.

Dalam referensi hukum Islam, yang sering dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan sedekah antara lain surat al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik.”

Surat al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi: “Wahai orang yang beriman, berinfaklah kamu atas sebagian rezki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang tidak ada jual beli lagi dan tidak ada lagi persahabatan serta syafa’at kecuali atas izin Allah.

”Surat Al-Baqarah Ayat 262 Allah berfirman, “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudia mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan (si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Allah.”

Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah Ayat 264 bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya.

Allah berfirman, ” Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan (si penerima).

“Hukum memberikan sedekah adalah sunnat. Adapun tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah swt. Sementara itu, cara bersedekah adalah dengan dua cara, yaitu rahasia dan terang-terangan.

Terang-terangan memberikan sedekah, misalnya dengan menyebut nama pemberi, hanya dilakukan dengan satu syarat, yakni memberikan motivasi dan inspirasi kepada sesama untuk bersedekah.

Selain itu, maka menyebut nama pemberi sedekah, dapat berimplikasi kepada riya. Riya dalam terminologi Islam adalah ibadah yang sia-sia dan tidak mendapatkan pahala, karena mengharap sesuatu selain ridha Allah swt.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya yang berjudul Fathul Baari berkata: “Riya ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan itu”.
Sedangkan Imam Al Ghazali, mendefinisikan bahwa riya adalah mencari kedudukan (baca: perhatian dan pengaruh) pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan.

Riya terbagi kepada dua jenis, yaitu riya khalish dan riya syirik. Riya jenis pertama bermakna melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian, perhatian, dan pengaruh dari manusia. Sedangkan riya jenis kedua bermakna melakukan perbuatan karena niat

menjalankan perintah Allah swt. dan juga bertujuan untuk mendapatkan pujian, perhatian dan pengaruh dari manusia.

Benang Merah Politik Uang dan Sedekah

Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat adalah bagaimana membedakan mana yang termasuk politik uang dan mana sedekah? Sebab perbuatan itu diprediksi oleh banyak

kalangan akan marak dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah pada pilkada serentak 2018 masa tahapan kampanye khususnya di bulan Ramadhan.

Mengingat politik uang seringkali dibungkus dengan sedekah. Dengan kata lain, bungkusnya sedekah, isinya politik uang. Kegiatan kampanye dalam berbagai metodenya sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa pasal UU Pilkada dan Peraturan KPU bertujuan pokok untuk mengenalkan, memperkenalkan, mengajak, meyakinkan pemilih untuk memilih pasangan calon pemilihan.

Sedangkan sedekah bertujuan semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah swt. Untuk itu, jika terdapat sedekah/sumbangan di bulan Ramadhan yang disertai dengan perbuatan mengenalkan dan/atau memperkenalkan dan/atau mengajak, dan/atau meyakinkan dapat dikategorikan memengaruhi penerima sedekah/jamaah/masyarakat/pemilih untuk memilih atau tidak memilih paslon tertentu, maka sedekah tersebut dapat dikategorikan politik uang meskipun di bulan Ramadhan.

Sedangkan dalam Islam, politik uang yang dibungkus dengan sedekah, dapat dikategorikan perbuatan riya (khalish dan syirik), bahkan rasywah (suap).

Jadi jangan sampai kesucian Ramadhan dikotori dengan politik uang. Ramadhan bulan penuh berkah, rahmah, dan ampunan menjadi Ramadhan bulan penuh politik uang dan politisasi sara. (*)

About penarakyatcr1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful