SINJAI, Penarakyat.com — DPRD Kabupaten Sinjai menggelar rapat gabungan komisi di ruang Paripurna DPRD, Senin (22/1/2018).
Rapat ini membahas program persetujuan penerapan cakupan semesta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang akan berlaku di Sinjai.
Dalam beberapa hari terakhir ini, persoalan BPJS Kesehatan ini menyita perhatian publik karena sebagian Anggota DPRD Sinjai tidak sependapat dengan pemerintah Kabupaten Sinjai yang akan melaksanakan kebijakan BPJS Kesehatan gratis di Sinjai.
Sekretaris koalisi partai pasangan TAKBIR, Andi Kamal Yahya, ikut menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan bahwa mayoritas pendukung partai koalisi takbir mendukung upaya pemerintah untuk mengratiskan BPJS untuk warga miskin.
“Kalau dari kami partai koalisi pasangan TAKBIR mayoritas mendukung upaya pemerintah untuk menggratiskan BPJS Kesehatan untuk warga miskin karena program ini adalah program yang pro rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, “Melihat dinamika legislatif dan ekskutif serta keinginan masyrakat, kami hampir mayoritas dari koalisi partai TAKBIR mendukung langkah anggota DPRD dan pemkab yang menambah kuota subsidi BPJS yang bersubsidi sehingga kelas 3 gratis.”
Ia berharap implementasi bisa dilakukan oleh Pemkab Sinjai melalui Dinas Kesehatan dan membawa manfaat untuk fasilitas kesehatan masyarakat Sinjai.
Terkait itu, PKS yang merupakan salah satu partai pengusung pasangan TAKBIR, hari ini menyatakan sikap. Melalui sekertasinya, PKS menyampaikan program ini akan diwujudkan jika Takbir diberi amanah memimpin kabupaten Sinjai 5 tahun kedepan.
“Ini adalah perintah undang-undang. Selain itu, Kami telah melakukan pengkajian dari semua segi aspek baik sudut pandang hukumnya, ataupun sudut pandang sosialnya, dan PKS menyatakan sikap untuk mendukung rencana kebijakan pemerintah dan DPRD terkait penerapan BPJS Gratis.” ujar Muhajir Sekertaris PKS Sinjai. (Ady)
