ENREKANG, Penarakyat.com – Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang dinilai kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini berdampak pada kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dalam memenuhi kewajiban keuangan.
Keputusan Penjabat (PJ) Bupati Enrekang, Marwan Mansyur, yang baru 8 hari menjabat, menunjuk Kepala BAPENDA sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menimbulkan kontroversi.
Langkah ini dianggap keliru dan diduga tidak melalui mekanisme evaluasi yang ketat, seperti yang disampaikan dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96.
“Saya anggap keputusan PJ Bupati Enrekang blunder. Kinerja BAPENDA saja masih buruk, tapi kenapa ditambah lagi beban untuk mengurus desa? Mungkin karena kedekatan satu almamater, sehingga diberikan keistimewaan. Bisa jadi, jabatan baru ini digunakan untuk menguntungkan calon tertentu,” ujar Moh. Izwan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Enrekang (Unimen), Minggu (3/11/2024).
Izwan menjelaskan, saat capaian pajak dan retribusi jauh dari target, kemampuan keuangan daerah turut terdampak. Masyarakat juga mempertanyakan mengapa hingga kini penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa-desa tidak terlaksana dengan baik. Pajak reklame dan tambang pun disebutkan belum berjalan optimal.
“Kemungkinan besar beliau terlalu sibuk dengan urusan politik, sehingga penagihan PBB terbengkalai, padahal PAD menurun drastis. Ironisnya, justru kini diberi tambahan tugas mengurus desa, yang semakin menjadi tanda tanya besar,” tambah Izwan.
Izwan juga berharap PJ Bupati Enrekang, Marwan Mansyur, dapat mempertimbangkan ulang keputusannya jika ingin menjaga stabilitas politik dan menghindari keresahan masyarakat. Terlebih, kepala BAPENDA diketahui pernah mengunggah status WhatsApp terkait dukungan ke calon bupati tertentu, yang memicu perhatian masyarakat.
“Kami mengingatkan PJ Bupati Enrekang dan Kepala BAPENDA untuk tidak bermain mata dengan calon tertentu. Suhu politik semakin tinggi, dan jika ada keberpihakan, kami tidak akan segan meminta mereka angkat kaki dari bumi Massenrempulu,” tegas Izwan, yang juga merupakan mantan Kabid Departemen Advokasi BEM Unimen.
Desas-desus juga berkembang bahwa Kepala BAPENDA, yang kini menjabat di DPMD, merencanakan mutasi pejabat desa yang dianggap tidak mendukung calon tertentu. Hal ini memicu kekhawatiran di masyarakat akan adanya intervensi politik di tingkat desa.(Biway)
