WAJO, PenaRakyat.com – Meski tahapan besar pemilihan telah usai, energi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo tidak mengendur. Dalam sehari, jajaran komisioner Bawaslu Wajo melakukan “maraton” koordinasi ke tiga instansi strategis: Kodim 1406/Wajo, Kejaksaan Negeri Wajo, hingga Dinas Pendidikan Wilayah IV Sulsel, Selasa (27/1/2026).

​Langkah proaktif ini menegaskan bahwa pengawasan demokrasi adalah kerja berkelanjutan yang tidak berhenti di kotak suara saja.

​Mengawali agenda, Ketua Bawaslu Wajo, Andi Hasnadi, menyambangi Markas Kodim 1406/Wajo untuk memperkuat kolaborasi keamanan. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Kasdim 1406/Wajo, Mayor Inf Askar.

​”Kami meminta dukungan dan kolaborasi guna memperkuat pengawasan agar wilayah Wajo tetap kondusif,” ujar Andi Hasnadi. Menanggapi hal itu, Mayor Inf Askar menegaskan bahwa TNI selalu siap melayani publik, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

​Tak berselang lama, rombongan bergeser ke Kantor Kejaksaan Negeri Wajo. Fokus utamanya: Evaluasi Sentra Gakkumdu. Pertemuan ini menjadi krusial untuk membedah penanganan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan 2024 lalu agar kualitas penegakan hukum di masa depan semakin presisi.

​”Sinergi dengan Kejaksaan adalah elemen vital untuk menjaga marwah hukum dan keadilan demokrasi,” tegas Andi Hasnadi.

Inisiasi Literasi Demokrasi: Sasar Pemilih Pemula di SMA/SMK

​Menutup rangkaian agenda, Bawaslu Wajo meluncurkan terobosan edukasi dengan menggandeng Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Sulsel. Bawaslu menginisiasi program Pendidikan Literasi Demokrasi yang menyasar siswa kelas akhir di tingkat SMA dan SMK.

​Anggota Bawaslu Wajo, Faurizah, menjelaskan bahwa sekolah adalah ruang strategis untuk menghapus sikap apatis di kalangan generasi muda.

​”Kami ingin mengubah pola pikir siswa agar tidak hanya menjadi pemilih, tapi aktif menjadi pengawas partisipatif,” jelas Faurizah.

​Pihak Disdik Wilayah IV Sulsel menyambut baik langkah preventif ini, menilai edukasi dini adalah cara terbaik mencegah pelanggaran pemilu di masa depan.