Jakarta, PenaRakyat.com – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan agar semakin mudah diakses oleh masyarakat, khususnya pekerja dan pencari kerja.

Layanan seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, dan pasar kerja menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Layanan Kemnaker Harus Cepat dan Responsif

Yassierli menekankan bahwa layanan publik tidak boleh mengalami gangguan, termasuk sistem yang sulit diakses maupun kanal informasi yang tidak responsif.

“Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Kondisi memang tidak mudah, dan saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang bermasalah, yang down, serta kontak informasi yang tidak bisa dijangkau,” ujarnya dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ia menilai, gangguan layanan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap perlindungan dan program ketenagakerjaan.

Perkuat Koordinasi Antarunit

Untuk itu, Yassierli meminta seluruh unit kerja di Kemnaker memperkuat koordinasi dan memperbaiki sistem kerja internal agar layanan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, satu layanan publik sering kali melibatkan banyak unit kerja, sehingga pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh.

“Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pascalebaran, kita perkuat kerja sama. Satu layanan didukung oleh banyak unit kerja, sehingga saya berharap hal-hal ini menjadi modal kita,” ujarnya.

Dorong Tata Kelola Kerja Lebih Efisien

Selain itu, Yassierli juga mendorong penerapan pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat energi di lingkungan Kemnaker.

Ia menilai, tantangan global seperti tekanan ekonomi dan krisis energi di sejumlah negara harus direspons dengan tata kelola kerja yang adaptif.

Pastikan Akses Layanan Tanpa Hambatan

Yassierli menegaskan, kualitas layanan publik tidak boleh menurun dalam kondisi apa pun. Kemnaker harus memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan secara cepat, mudah, pasti, dan tanpa hambatan.

Menurutnya, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan melalui layanan publik yang andal dan mudah dijangkau.