PAREPARE, Penarakyat.com — Anggota DPRD Parepare, Andi Fudail ikut bereaksi terkait permasalahan di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan tanggapan Badan Keuangan Daerah (BKD) terkait masalah Dinkes itu.
Karena itu, dia menekankan, agar Inspektorat melakukan audit terhadap Dinkes dan BKD, serta Wali Kota turun tangan memanggil pimpinan dua SKPD itu.
Dia mengaku, menyayangkan dan prihatin akan kondisi bangunan Dinas Kesehatan yang disegel listriknya karena telat membayar tagihan.
Menurut dia, alasan yang dikemukakan Kadis Kesehatan dr HM Yamin dan tanggapan Plt Kepala BKD H Amran Ambar terkesan tidak masuk akal dan cenderung merugikan Pemkot Parepare.
“Di satu sisi Pak Kadis Kesehatan menyalahkan BKD yang tidak serta merta mencairkan dana permintaan mereka yang sudah berjalan enam bulan,” beber Fudail, Jumat, 7 Desember 2018.
Namun di sisi lain lanjut Fudail, BKD belum mencairkan karena belum ada laporan penggunaan anggaran dan beberapa persoalan di Dinas Kesehatan, menyangkut penggunaan anggaran.
“Saya berharap kedua OPD ini duduk bersama kembali untuk menseriusi persoalan tersebut. Jangan menganggap mudah dan jadikan persoalan kecil,” tekan legislator PKB ini.
Dia menegaskan, bukan nilai atau nominalnya tapi efek yang dihasilkan dari persoalan ini harus diseriusi.
“Adanya komunikasi yang tidak lumrah buat kita dengan masyarakat diperlihatkan dua petinggi OPD ini, maka saya berpendapat dan berharap agar tim audit kalau perlu Inspektorat memeriksa keduanya karena menyangkut ada sesuatu hal yang perlu jadi perhatian,” imbuh Fudail.
Bahkan dia juga berharap Wali Kota memanggil dan memberikan teguran keras kepada dua petinggi OPD ini karena sudah melakukan komunikasi tidak elok dan tidak pantas diketahui oleh masyarakat. “Dan itu membuat citra Parepare sedikit terusik dan bisa menjadi bias bila dibiarkan,” tandas Fudail. (Andi Udin)
