JAKARTA, Penarakyat.com — Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) tidak disinggung adanya kekurangan pelaksanaan tahun sebelumnya
ditemukan ada masalah.
Tapi setidaknya program PKH sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan akan terus berlanjut.
Rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Kamis (13/12/2018) Machmudin, kemarin.
Mengimformasikan tahun-tahun
sebelumnya anggaran yang dialokasikan PKH berkisar pada angka Rp18 triliun. Di tahun di tahun 2019 anggaran tersebut meningkat hampir dua kali lipat, menjadi Rp34 triliun.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para pendamping PKH dalam acara Jambore Sumber Daya PKH Tahun 2018 di Istana Negara meminta mereka untuk bekerja profesional memberikan pendampingan dan memastikan agar anggaran [tepat sasaran] sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
“Menjadi tugas bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian memastikan penyaluran bantuan itu sampai di tangan penerima manfaat,” ujarnya, Jokowi seperti yang dikutip Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden .
Presiden Jokowi menambahkan, meski beberapa waktu belakangan fokus perhatian diberikan pada pembangunan infrastruktur, pemerintah tak serta merta melupakan aspek peningkatan kesejahteraan kualitas sumber daya manusia. ” Melalui PKH, pemerintah hadir dan menunjukkan keberpihakan negara terhadap rakyatnya”.
Di tahun anggaran sebelumnya
penerima PKH sebanyak 6 juta kepala keluarga (KK). Namun sejak tahun 2018 jumlah penerima PKH menjadi 10 juta KK. Pada tahun 2020 nanti, Presiden ingin agar cakupan program ini juga diperluas hingga kurang lebih 15,6 juta KK.
Guna menyelaraskan arah kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan melalui PKH, Presiden Joko Widodo meminta para pendamping untuk mendorong para penerima manfaat PKH memanfaatkan bantuan yang ada untuk meningkatkan taraf kesehatan anggota keluarga.
Kesehatan dan ketercukupan gizi bagi anak memegang peranan penting dalam program pembangunan sumber daya manusia pada 2019 mendatang.
“Pastikan betul bahwa anggaran-anggaran yang ada ini juga dipakai untuk menyehatkan ibu dan anak sehingga perhatian kita kepada yang namanya gizi itu sangat penting ,” harap Presiden Jokowi.
Seraya memintah pendamping PKH untuk mengarahkan mereka [peserta PKH] untuk membeli hal-hal yang berkaitan dengan gizi terutama yang memiliki anak-anak balita atau ibu yang sedang mengandung. ” Ini untuk menyiapkan generasi 20 sampai 50 tahun ke depan “.
Aspek lain yang mesti diperhatikan ialah soal pendidikan anak. Para pendamping diminta Presiden untuk menekankan pentingnya pendidikan wajib bagi anak-anak mereka untuk dapat meningkatkan taraf hidup di masa mendatang.
“Sampaikan kepada mereka bahwa pendidikan itu penting. Keluarga prasejahtera itu bisa masuk ke level yang lebih tinggi kalau anak-anaknya memiliki pendidikan yang baik. PKH ini kesempatan mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi,” tuturnya, seraya memintah para pendamping mengarahkan para penerima manfaat PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi sehingga tak lagi jadi ketergantungan pada bantuan sosial.
“Kita ini mengajari rakyat agar bisa mengelola uang yang kita berikan. Jangan sampai uang-uang yang ada ini dipakai untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Harus dipakai untuk hal-hal yang bersifat produktif.
Harapan ini tentu membuat terbuka wawasan kita sehingga memiliki semangat yang tinggi untuk membangun negara ini. Jangan sampai ada yang tertinggal.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. (JNN-NAS).
