PAREPARE, Penarakyat.com — Sudah jatuh, Tertimpa Tangga Lagi. Pameo tersebut patut dialamatkan pada Petugas Kebersihan di Parepare, pasalnya, puluhan tenaga pejuang Adipura yang masih berstatus honorer tersebut akan dihadapkan masalah besar karena mereka akan di eksekusi pemecatan dari pekerjaannya karena dianggap tidak mendukung atau memilih Taufan Pawe sebagai Walikota Parepare.
Salah melangkah pada Pilkada 27 Juni 2018 lalu berbuntut panjang. Nasib 43 tenaga kebersihan akan ditentukan Senin (25/3/19) pekan depan.
Mereka akan di eksekusi paksa siapa nama-nama yang akan dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) atas perintah walikota Parepare, H.M Taufan Pawe.
Mereka dikeluarkan diduga korban pemilihan kepala daerah (Pilkada) karena memilih dan mendukung Faisal Andi Sapada – Hasriady Samad (PAS) bukan Taufan Pawe – Pangerang Rahim (TP).
Yah, namanya juga pejabat jika sudah tercapai keinginnya, hatinya pun dibutakan semuanya. Sekalipun masyarakat kecil itu, Ia korbankan hanya demi kekuasaan.
Itulah dilematis yang kini tengah mendera 43 orang petugas Kebersihan Parepare. Mereka akan menerima sanksi tegas dari kebijakan Walikota Parepare HM Taufan Pawe.
Keluarga merasa dikorbankan oleh Pilkada hanya bedah pilihan, sehingga piring tempat 43 tenaga honorer mencari sesuap nasi terpaksa harus pecah akibat balas dendam pihak penguasa yang terpilih.
Padahal sudah mengabdi 20 tahun sebagai tenaga kebersihan, hanya karena bedah pilihan harus dipecat tanpa ada perasaan dan ibdah atau tidak melihat kondisi keluarga mereka karena hidupnya tergantung tenaga kebersihan.
“Om saya sudah hampir 20 tahun menjadi tenaga kebersihan, akhirnya dipecat, saya tidak tau apa masalahnya, kalaupun hanya persoalan perbedaan pendapat akhirnya om saya keluar maka itu kami sangat sesalkan,”tutur salah seorang keluarga korban pemecatan.
Ditambahkan, SK sudah keluar sejak Januari 2019, tapi nama-nama 43 itu tidak terdata, bahkan sudah dicoret oleh pihak Dinas LHDdan diganti yang baru.
Terpisah, kepala Plt BLHD Kota Parepare, Samsuddin Taha, membantah jika mereka diberhentikan akibat tidak memilih TP pada pilkada kemarin.
Mereka dikeluarkan karena sesuai hasil evaluasi kinerja setiap tahunnya. “Kami berhentikan mereka karena hasil evaluasi, jadi bukan dampak politik,”kilahnya. (din)
