SIDRAP, Penarakyat.com — DPRD Kabupaten Sidrap, menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas dua Rancangan Peraturan Daerah, Jumat (21/6/2019).
Rapat di Ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut, menyepakati kedua ranperda ditetapkan menjadi Perda.
Dua perda anyar tersebut yakni Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, dan Perda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sidrap, Zulkifli Zain didampingi Wakil Ketua DPRD Sidrap, H Arifin Damis dan H Ikhsan Rakib.
Hadir, Bupati Sidrap, H Dollah Mando, Dandim 1420, Letkol J P Situmorang, Kapolres Sidrap, AKBP Budi Wahyono dan Sekda Sidrap Sudirman Bungi.
Rapat diawali laporan Badan Anggaran DPRD terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018. Anggota DPRD Sidrap, Agus Syamsuddin, selaku juru bicara mengungkap, Banggar menyepakati seluruh draft Ranperda hasil revisi terakhir dengan pemerintah Kabupaten yang akan dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
“Seluruh fraksi telah menyepakati draft final pembahasan Banggar sebagaimanan tertuang dalam pendapat akhir masing-masing fraksi dan pendapat fraksi tersebut menjadi lampiran tak terpisahkan dari laporan Banggar ini,” imbuhnya.
Adapun hasil pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 15 Tahun tahun 2016 disampaikan juru bicara Pansus, Andi Sugiarno Bahri. Dalam laporannya, disebutkan perubahan susunan Perangkat Daerah termasuk pembentukan 4 SKPD baru di Kabupaten Sidrap.
Dinas pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dimekarkan menjadi dua dinas yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan.
Selanjutnya, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dimekarkan menjadi dua dinas, masing-masing Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
Salah satu bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yaitu Bidang Perhubungan menjadi satu dinas yaitu Dinas Perhubungan.
Kemudian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Terakhir, Badan Pengelola Keuangan Daerah dimekarkan menjadi dua badan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.
Sementara itu dalam pendapat akhirnya, Bupati Sidrap, H Dollah Mando menghaturkan penghargaan dan hormat atas kerja keras Banggar dan Pansus DPRD Sidrap.
“Di akhir masa bakti tetap komitmen dan penuh semangat dalam melaksanakan tahapan Pembicaraan Tingkat I dan kunjungan kerja secara maraton sesuai jadwal yang ditetapkan,” lontar Dollah. (Ady)
