PAREPARE, Penarakyat.com – Ketua DPRD Kota Parepare Ir Kaharuddin Kadir menyoroti sistem pelayanan yang diterapkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parepare.
Dia bahkan menyebut kinerja kantor itu buruk, dan mencederai program pemerintah pusat soal Agraria.
Hal itu dikatakan Legislator Partai Golkar, ini usai menerima aduan dari masyarakat, Jumat (21/6/2019).
“Tidak sedikit warga Parepare mengadu kekami soal tanggungjawab dan pelayanan di Kantor Pertanahan. Warga resah persoalan ketidakadilan dan sulitnya akses berkomunikasi dengan pejabat di kantor itu,” kata Kaharuddin Kadir.
Sebagai wakil rakyat, Kaharuddin Kadir kerap memanggil pihak Pertanahan secara resmi untuk penyelesaian masalah warga.
“Tapi pertanahan ini tidak memberi solusi kewarga. Ada yang tidak beres. Buktinya warga selalu datang mengadu kekami,” ungkap Kaharuddin.
Kaharuddin Kadir pun akan membawa semua persoalan menyangkut pelayanan publik di Pertanahan Parepare ke kantor wilayah.
“Bahkan kami akan laporkan masalah masalah itu ke kantor BPN pusat. Kalau persoalan ini dibiarkan itu sama halnya mencederai program bapak Presiden soal Agraria,” tandas Kaharuddin Kadir.
Ditempat lain, Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor BPN Parepare, Sudirman menyikapi sorotan tersebut, dia menyatakan siap jika memenuhi panggilan DPRD untuk menjawab persoalan warga.
“Kita siap bertanggungjawab terkait permasalahan tanah di Parepare,” kata dia.
Dia mengamini jika banyak persoalan tanah warga yang ditangani pihaknya. Meskipun itu kata dia kasusnya berbeda beda.
“Ada memang banyak persoalan soal tanah warga. Kita tetap tindaklanjuti. Ada penanganan khusus.
Namun ia membantah jika pelayanan di kantornya disebut tidak berjalan apalagi tidak merespon keluhan warga. Dia juga menerima atas kritikan sejumlah pihak.
” Kita terima semua kritik karena kami pelayanan publik. Loket kita terbuka setiap jam kerja. Soal informasi terkait pelayanan kita tetap respon dan kita pasti akan tindaklanjuti,” tandasnya. (Andi Udin)
