SOPPENG, Penarakyat.com — Data penerima manfaat di Daerah masih kurang efektif karena tidak terupdate.
Bak peribahasa, Buah Simalakama karena dihadapkan dua pilihan, para kepala Desa saat ini didaerah boleh dikata meradang terkait bantuan sosial pusat.
Sebab pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) masih saja mempedomani data lama sehingga banyak masyarakat yang seharusnya terima Santunan justru tidak dapat apa-apa.
Ketidak pastikan data dari pusat membuat para kepala Desa didaerah bereaksi.
Seperti yang disuaraka para Kepala Desa di Kabupaten Soppeng yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) berharap pemerintah Pusat melegalitimasi pembaharuan data untuk mengakomodir bantuan agar lebih tepat sasaran.
Apalagi saat ini ditengah Pandemi Wabah Corona Virus Disiense 2019 sangat berdampak pada ekonomi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Apdesi Kabupaten Soppeng Drs. Jumaldi Bakri, Kamis (30/04/2020).
Jumaldi menyuarakan kekecewaan rekan-rekannya sesama kepala Desa karena data dipedomani pusat masih berkiblat data lama sehingga penerima Bansos dalam bentuk BLT belum merata sepenuhnya.
“Sepertinya data Kemensos pusat terbilang jauh Api dari Panggang,”kesal Jumaldi.
Menurut Jumaldi, data daftar penerima bansos terdampak Covid-19 untuk warga miskin dalam bentuk BLT yang baru keluar kemarin, dan sudah diterima oleh para Kepala Desa yang ada di Soppeng.
“Tapi itu rupanya masih rancu karena data lama disinyalir hasil pendataan 2011 atau 2017 dan hal ini bisa dilihat, banyak yang terdata orangnya sudah lama meninggal dunia, bukan hanya itu banyak juga diantaranya sudah tergolong mampu dari segi ekonomi,”lontarnya.
“Ada juga penerima ganda maksudnya ia selama ini terdaftar penerima PKH dan Bantuan Non Tunai berupa sembako, padahal dalam petunjuk yang disampaikan untuk penerima BLT adalah belum menerima perogram sosial lainnya bahkan lebih lucu ada dalam satu Kepala Keluarga semua terdaftar sebagai penerima,”beber Jumaldi lagi.
Dengan hal ini tentu para Kepala Desa sebagai garis terdepan jadi terimbas warga karena dianggap masih pilih kasih menyalurkan bantuan.
“Padahal kami ini, hanya menerima saja jumlah jumlah bantuan sesuai nama yang dicetak pihak Kemensos RI. Jadi kami serba salah, dimana kita ambil dana untuk menutupi warga yang belum terdata namun layak diberikan bantuan,”ucapnya.
“Pasti kami selalu akan disalahkan oleh warga dan pihak-pihak lain yang tidak tahu menahu mengenai hasil pendataan yang dikeluarkan oleh Kementerian RI,”ungkap Jumaldi.
Pastinya, kata dia, penyaluran bantuan tahun ini jadi polemik hingga yang selalu di khawatirkan yakni munculnya kecemburuan sosial ditengah masyarakat, dan mengakibatkan para Kepala Desa difitnah sedemikian rupa.
“Makanya kasihan Kepala Desa yang telah berusaha sekuat tenaga untuk membangun kesejahteraan di Desanya, justru tidak dihargai masyarakat karena hal itu tadi, adanya kecemburuan sosial pada masyarakat karena dianggap masih pilih kasih salurkan bantuan,”imbuh Jumaldi Bakri.
Untuk itu, pihaknulya meminta kepada pihak Kementerian Sosial RI, untuk memverifikasi ulang data yang sudah dikeluarkan dan mengambil data yang terbaru yang selalu di update setiap enam bulan yang dikirim oleh Pendamping Sosial.
“Karena kita ketahui bersama bahwa hal ini adalah kewenangan Kementerian Sosial RI terkait verifikasi data untuk semua bantuan Sosial terutama perogram PKH, Bantuan Non Tunai berupa sembako termasuk juga BLT, sehingga hal ini tidak terulang kembali karena kasihan teman teman Kepala Desa,”tandas Jumaldi dan diamini para Kepala Desa lainnya. (Tono/H.Ady)
