MEDAN, Penarakyat.com — Terkait dengan intimasi terhadap BPJS- PBJ warga yang terancam dicabut karena mendukung Bobby Nasution sebagai Cawalkot Medan nomor urut dua. Lembaga pos bantuan hukum advokat Indonesia (Posbakumadin) kota Medan akan segera mendata & menggali seluruh informasi dari warga, ada berapa banyak warga yang ditakut-takuti atau di intimidasi.
Hal itu disampaikan oleh ketua Posbakumadin kota Medan, Irwansyah Rambe kepada digtara.com, Rabu (21/10/2020).
“Kami sudah rapat internal baik di organisasi profesi maupun organisasi bantuan hukum. Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yang pada akhirnya akan kami laporkan kepada pihak kepolisian. Kami akan kawal sampai tuntas kasus ini hingga selesai,” ujarnya.
Adapun informasi sebelumnya, beredar luas di media sosial sebuah video seorang warga yang mengaku diancam terkait pilihannya pada Pilkada Medan 2020.
Video berdurasi 2 menit 14 detik itu memperlihatkan seorang perempuan yang mengaku mendapat ancaman & intimidasi jika dirinya mendukung pasangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan 2020.
Diketahui, perempuan tua tersebut bernama Kaisem, warga Jalan Karya, Gang Karangsari, Lingkungan 2, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat.
Ia mengaku, anaknya telah didatangi seorang yang bernama Juli dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saat didatangi itu, Kaisem mengaku tidak sedang berada di rumahnya.
“Ceritanya gini, kalau dia dukung pak Bobby, JAM JPSnya (BPJS-PBI) diputus, yang ngomong itu Ibu Juli dari PKS, diancamnya gitu,” katanya, Selasa 20 Oktober 2020.
Mengetahui polemik tersebut, Posbakumahdin telah menganalisa secara hukum dan akan melakukan pendataan ada berapa banyak warga Kota Medan yang di ancam-ancam kalau memilih Bobby Nst – Aulia Rachman, dan kalau perlu akan kami laporkan ke Aparat Kepolisian.
“Berdasarkan informasi (video) yang kita dapat serta kunjungan langsung ke ibu Kaisem. Benar bahwa ada oknum yang melakukan intimidasi kepadanya. Kami juga dari ranah hukum menganalisa bahwa benar kalau dikaji dari unsur pidana sudah diduga unsur pidananya. Kami juga masih tetap mengawasi keterkaitannya dengan pesta demokrasi di kota Medan,” terangnya.
Menurutnya, berdasarkan hasil diskusi dengan jaringan pendamping kebijakan pembangunan (JPKP) Sumut, yang konsen terhadap masyarakat dalam pembangunan daerah, bahwa BPJS bukanlah dari partai politik. Melainkan program dari pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu beliau juga tegaskan lembaga yang dipimpinnya tidak berafiliasi dengan pasangan calon manapun dalam konteks pilkada Medan 2020. “Perlu saya tegaskan kami organisasi profesi yang berafiliasi dengan Organisasi bantuan hukum itu sendiri. Dan terkait apakah kami berafiliasi dengan salah satu calon, kami tegaskan tidak berpihak ke pasangan manapun,” pungkasnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Posbakumadin fokus pada pendampingan kepada masyarakat yang termaginalkan yang butuh pendampingan hukum. Sehingga kami akan tetap hadir jika ada masyarakat yang merasa ketidakadilan termasuk dalam proses pilkada Medan.
“Perlu kami ingatkan untuk setiap Paslon di pilkada Medan 2020, dalam melancarkan keinginannya tidak dengan cara mengintimidasi serta mengadu domba di masyarakat. Dan ke depan kami akan membuka posko pengaduan masyarakat terkait adanya intimidasi atau tekanan apapaun yang meresahkan warga,”tutupnya. (Leodepari)
