MAKASSAR, Penarakyat.com — Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe memperingatkan PTPN XIV agar menghentikan aktivitas penggusuran di Enrekang, sampai status lahan jelas.
“DPRD Sulsel meminta kepada PTPN Wilayah XIV untuk menghentikan penggusuran dan perusakan yang berlangsung saat ini,” tegas Ni’matullah, Jumat (04/02/2022).
DPRD Sulsel telah memfasilitasi masyarakat yang lahan perkebunannya digusur oleh PTPN Wilayah XIV dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pada saat itu, kata Ulla, pihak PTPN Wilayah XIV menyepakati untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
“Tapi nyatanya, PTPN Wilayah XIV mengabaikan hal tersebut. Padahal saat RDP kami sudah sampaikan agar PTPN memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanen hasil tanamannya terlebih dahulu dan meminta juga agar masyarakat tidak menanam tanaman baru lagi,” beber Ulla.
Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini meminta pemerintah Kabupaten Enrekang dan pihak keamanan untuk menjaga kedua belah pihak, terutama dari PTPN Wilayah XIV agar bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat.
“Jangan dulu mengambil langkah-langkah karena saat ini kita akan membetuk tim inventarisasi tanah guna mengetahui bagaimana sebenarnya ini status tanahnya. Karena yang kita tahu kalau tanah ini sudah lama menganggur sehingga ditanami oleh warga disana,” tambahnya.
Luas tanah yang diperebutkan tersebut kurang lebih 3.200 hektar. Awalnya PTPN Wilayah XIV hanya memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sampai 2003 lalu. Namun PTPN mengklaim mengantongi rekomendasi perpanjangan HGU dari Bupati Enrekang.
Sementara itu, 9 legislator dari Dapil IX DPRD Sulsel dijadwalkan berkunjung langsung ke Enrekang dalam waktu dekat. Mereka ingin meninjau langsung lahan di Desa Batu Milla, Karrang, Bonto Mallangga dan Patondonsalu, yang diklaim oleh PTPN.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengatakan, pihaknya akan mengundang kembali Pemerintah, PTPN dan Masyarakat untuk RDP pada 5 Februari besok.
“Kami percaya semua punya niat baik. Jangan saling merugikan, utamanya masyarakat yang harus kita jamin kesejahteraannya. Pemerintah dan masyarakat harus kompak,” tegas Sekretaris DPW Nasdem Sulsel ini, Kamis 3 Februari 2022.
SAR berharap permasalahan ini akan segera menemukan solusi tanpa merugikan pihak manapun.
Sementara itu legislator PPP H. Saharuddin menyesalkan masih beraktifitas nya land clearing di lahan yang produktif. Padahal salah satu hasil pertemuan RDP yang berlangsung pada 19 Januari 2022 yang lalu yaitu, menghentikan sementara penggusuran atau pengrusakan yang sedang berlangsung sambil menunggu kerja tim.
Land clearing hanya akan dilakukan diatas lahan yang tidak terdapat bangunan dan tanaman produktif. Lahan seluas 3267 Ha direkomendasikan untuk diperpanjang agar diinventarisir melalui tim yang dibentuk oleh Bupati dan melibatkan semua komponen.
“Sementara berdasarkan laporan M
masyarakat, penggusuran masih berlangsung. Untuk itu Insya Allah pada tanggal 5 Februari 2022, DPRD Provinsi akan melakukan RDP lanjutan dan langsung meninjau lokasi penggusuran dengan memanggil semua unsur terkait,” tulis H. Saharuddin di akun medsosnya.
Sebelumnya, PTPN terpantau masih melakukan land clearing di lokasi tersebut. Masyarakat sampai menggelar demonstrasi dan sempat memblokir jalan Trans Sulawesi. (Riss)
Tinggalkan Balasan