WAJO, Penarakyat.com – Puluhan warga masyarakat Lingkungan Lompo Palia Cebbia Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo mendatangi kantor DPRD Kab Wajo, Jumat (22/02/2018). Aksi ini dipicu oleh tindakan Kepala Lingkungan Lompo Palia Cebbia yang dinilai warga telah bertindak sewenang-wenang.
Dalam penyampaian aspirasinya warga mengungkapkan fakta bahwa kepala lingkungan mereka telah memperluas area persawahan tanpa persetujuan dari masyarakat sekitarnya dan menerbitkan surat tanah yang tidak sesuai dengan pemiliknya.
H. Tetta yang menjadi penyambung lidah rekan-rekannya mengatakan bahwa ulah kepala lingkungan tersebut telah menimbulkan potensi konflik antar dua desa bertetangga yaitu Desa Tangkoli Kecamatan Maniangpajo dan Desa Wele Kecamatan Belawa. “Dengan adanya masalah area persawahan tersebut menimbulkan terjadinya perselisihan antara warga Kelurahan Tangkoli dengan warga Desa Wele, Kecamatan Belawa terjadi perselisihan,” jelas H Tetta.
Lebih lanjut H. Tetta mengungkapkan bahwa biang perselisihan ini terdapat ketidakadilan dalam dalam penerbitan SPPT tanah persawahan di lingkungannya dimana telah dokumen tanah persawahan yang diterbitkan oleh Kepala Lingkungan atas nama orang lain “PBB yang tidak diterbitkan adalah masyarakat lingkungan Lompo Palia Cebbia, sedangkan PBB yang diterbitkan adalah pihak luar yang mengolah lahan atau sawah, sehingga pemerintah Desa Wele menagih PBB ke masyarakat Tangkoli,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Wakil Ketua I DPRD Wajo H Risman Lukman menyampaikan, jika pihaknya akan menindak lanjuti secara proaktif terkait aspirasi masyarakat itu. Menurutnya, pihaknya akan segera meminta komisi yang terkait yakni Komisi I untuk segera menggelar rapat kerja pada 26 Februari 2018 untuk membahas persoalan ini.
“Terkait hal tersebut akan segera diagendakan rapat kerja termasuk menghadirkan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD),”ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ini menambahkan, apapun hasil rapat nantinya, dia berharap Komisi I dan pihak eksekutif terkait dapat terjun langsung atau cross check ke lapangan. (Advertorial – Humas & Protokoler DPRD Wajo)
