Aliansi Massa Gugat Kebijakan Pj Bupati Enrekang yang Dinilai Memicu Ketegangan Jelang Pilkada 2024

Aliansi Massa Gugat Kebijakan Pj Bupati Enrekang yang Dinilai Memicu Ketegangan Jelang Pilkada 2024

ENREKANG, Penarakyat.com — Kabupaten Enrekang kembali dikejutkan dengan aksi demonstrasi yang berlangsung tiga hari berturut-turut.

Pada hari ketiga, Rabu (6/11/2024), massa dari Aliansi Masyarakat Menggugat (SIKAT) kembali menggelar aksi protes di depan kantor Bupati Enrekang.

Mereka mempertanyakan kebijakan Pj Bupati Enrekang, Marwan Mansyur, yang dinilai cenderung berpihak menjelang Pilkada Serentak 2024.

Demonstrasi ini dipicu oleh keputusan Pj Bupati Marwan Mansyur yang melakukan rotasi tujuh Plt Kepala Dinas di Enrekang.

Salah satunya, Hidjas Gaffar, Plt Kepala Bapenda, diangkat menjadi Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meskipun ia baru saja dilaporkan ke Bawaslu Enrekang karena diduga mendukung salah satu calon dalam Pilkada.

Misbah, jenderal lapangan aksi, menuntut Pj Gubernur Sulawesi Selatan agar segera mengevaluasi kinerja Marwan Mansyur.

“Kami minta evaluasi untuk Pj Bupati Enrekang. Baru menjabat kurang dari 15 hari, sudah mengutak-atik struktural di pemerintahan,” tegasnya.

Selain rotasi jabatan, Misbah juga mengkritik evaluasi besar-besaran yang dilakukan terhadap 60 Plt Kepala Desa se-Kabupaten Enrekang.

Ia mempertanyakan alasan evaluasi ini dilakukan menjelang Pilkada, karena menimbulkan kecurigaan adanya motif politik. “Jika memang ingin Pilkada damai, seharusnya mengangkat pejabat yang netral,” ujarnya.

Dalam aksinya, massa juga mempertanyakan kehadiran Tajuddin, seorang staf sekretariat Inspektorat Sulawesi Selatan, yang mengaku mewakili Pj Bupati Enrekang untuk menemui massa pada hari sebelumnya. “Apa legitimasinya? Pejabat daerah kok diwakili orang luar?” tambah Misbah.

Namun, Pj Bupati Enrekang Marwan Mansyur, Tajuddin Far Far, dan Plt Kepala Dinas PMD Hidjas Gaffar tidak hadir di lokasi saat massa mencoba menemui mereka. Akhirnya, massa ditemui oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Enrekang, Dirhamzah, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan.

Ketegangan makin meningkat ketika massa tandingan dari kelompok Lingkar Masyarakat Bersatu (Libas) tiba dan menuntut massa SIKAT untuk segera membubarkan diri. Situasi hampir memanas ketika terdengar seruan dari massa Libas yang menyatakan tidak akan pergi hingga massa SIKAT meninggalkan lokasi.

Dengan kondisi politik yang kian panas menjelang Pilkada Serentak 2024, masyarakat Enrekang berharap agar Pj Bupati Marwan Mansyur segera bertindak untuk meredam ketegangan dan menciptakan suasana yang kondusif, alih-alih memicu potensi konflik di tengah masyarakat. (Biway)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *