Bawaslu Wajo Evaluasi Pengawasan Pemilu, Tekankan Sinergi dan Integritas Demokrasi

WAJO, PenaRakyat.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo menggelar Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan dengan tema “Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan”, Sabtu (23/8/2025), di Sallo Hotel, Sengkang.

Acara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Wajo, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Abdul Malik SH, MH bersama Dr. Adnan Jamal SH, MH, Ketua dan Anggota Bawaslu Wajo beserta jajarannya, utusan partai politik, organisasi kepemudaan, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, akademisi, hingga perwakilan media massa.

Dalam sesi diskusi, hadir sebagai narasumber Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta sekaligus Tenaga Ahli Ketua Bawaslu RI, Dayanto SH, MH, serta Ketua Prodi Ilmu Hukum Internasional UMI Makassar, Dr. Muhammad Fahri SH, MH.

Kepala Sekretariat Bawaslu Wajo, Andi Ira Setyawati, dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah sebagai sarana evaluasi pengawasan pemilu, memberikan pemahaman kepada peserta terkait kajian hasil pengawasan, serta mendorong pengembangan kebijakan berbasis data dan evaluasi akademik. “Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah pembenahan internal jajaran pengawas pemilu. Harapannya, akan terbangun sinergi kelembagaan dalam menjaga integritas pemilu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Wajo, Andi Hasnadi SH, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu semata, melainkan harus menjadi gerakan bersama.

“Kami bertekad Bawaslu Wajo akan menjalankan tugas pengawasan yang berintegritas, independen, objektif, profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Bupati Wajo yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol, Soni Faisal MSI, menyampaikan apresiasi atas peran Bawaslu dalam menjaga jalannya pemilu dan pilkada di daerah. Ia menyinggung capaian partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 yang mencapai 80,49 persen, meski pada Pilkada terjadi sedikit penurunan menjadi 73,68 persen. “Penyelenggara pemilu adalah pilar utama demokrasi, namun keberhasilan pesta demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, melainkan oleh seluruh pihak,” katanya.

Senada dengan itu, Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulsel, Dr. Abdul Malik SHi, MHi, yang hadir mewakili Ketua Bawaslu Sulsel, mengapresiasi kehadiran Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe dalam memberikan pembinaan dan penguatan kelembagaan dalam acara tersebut.

Komisi II DPR RI sendiri merupakan mitra strategis Bawaslu yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam merumuskan regulasi, anggaran, serta memastikan pelaksanaan demokrasi berjalan sesuai konstitusi.

Abdul Malik menyebut, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 lalu telah berjalan dengan baik, namun berbagai tantangan yang dihadapi perlu menjadi bahan evaluasi bersama. “Tantangan inilah yang akan kita bahas di sini,” katanya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi Bawaslu Kabupaten Wajo untuk terus memperkuat perannya sebagai pengawas pemilu yang berintegritas dan mampu menjaga kualitas demokrasi di daerah.