Makassar – Sesuai arahan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Firman Pagarra.
Kepala Bidang Pengawasan, Kepala Bidang Pajak 1 dan Kepala Bidang Pajak 2 memimpin rapat pembahasan arah Kebijakan Pendapatan Daerah dalam Penyusunan Rancangan awal RKPD bersama Pemerintah Kota Makassar Tahun 2023 bersama beberapa SKPD terkait, 10 Februari 2022.
Pemerintah bakal memfokuskan peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pada tahun 2023.
Hal itu ditargetkan bisa dicapai melalui transformasi digital dan disertai penyediaan infrastruktur yang inklusif.
Kepala Bappeda Makassar, Helmi Budiman mengatakan fokus tersebut menjadi tema musyawarah perencanaan pembangunan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah).
“Di 2023, ada perubahan kebijakan untuk kelurahan tema rkpd peningkatan produktifitas dan kesejahteraan melalui transformasi digital disertai penyediaan infrastruktur yang inklusif,”
“Jadi ada 4 kata kuncinya ada produktifitas, kesejahteraan, kemudian transformasi digital itu kita sudah singgung metaverse dan mekaverse,” ujarnya.
Musrembang rencananya terlaksana pekan ini. Sebagian besar usulan program yang diterima seperti penyediaan infrastruktur, drainase dan keluhan kemacetan
Temasuk, pokok pikiran dan visi misi Wali Kota serta DPRD masuk dalam perencanaan.
“Ini kita akan kembali usulan dalam big data kami di bappeda,” jelasnya.
Jika sebelumnya pola dan bentuk sangat formal dalam menyampaikan berbagai perencaanan.
Format kali ini telah diubah karena ingin bukan sekedar untuk presentasikan apa yang disepakati pada musrenbang kelurahan, kecamatan dan lainnya.
“Kebijakan unik tahun depan kita akan fokus pada swadaya dan swasekolah di kelurahan jadi perputaran ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Dia mencontohkan, dana kelurahan sebesar Rp400 juta. Kedepan diatur untuk digunakan langsung kelompok masyarakat, sehingga bjsa dirasakan dan dimanfaatkan
