JAKARTA, Penarakyat.com — Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara Jakarta, Senin (16/12/2019).
Dalam acara ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menekankan salah satu fokus pemerintahan lima tahun ke depan adalah pembangunan infrastruktur. Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai pondasi dalam berkompetisi dengan negara lain.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam acara ini dihadiri para menteri kabinet Indonesia Maju dan Kepala Daerah.
“Sesakit apapun harus berani kita tahan agar yang namanya pembangunan infrastruktur betul-betul rampung dan selesai. Artinya kelanjutan pembangunan infrastruktur tetap kita laksanakan,” kata Jokowi di Istana Negara Jakarta.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa pemerintah ingin menyambung infrastruktur ke kawasan-kawasan industri, produksi pertanian dan perikanan kepada kawasan wisata yang ada di setiap daerah. Dia mengingatkan bahwa hal itu adalah tugas pemerintah daerah.
“Misalnya, jalan tol disambungkan ke kawasan pertanian. Siapa yang menyambungkan? Ada pemprov, ada pemkab, ada pemkot, tugas bapak ibu semuanya adalah sambungkan,” jelasnya.
Untuk itu, Jokowi meminta agar pada pemerintah daerah berkonsultasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono apabila dalam prosesnya tidak memiliki kemampuan APBD. Dia juga ingin agar bandara dapat disambungkan dengan kawasan wisata.
“Saya berikan contoh, Labuan Bajo ini segera pembangunan airport nya di ekspansi, diperbaiki, kedua Manado juga sama airport-nya sedang dibangun. Kemudian Jogja, saya kira nanti bulan ketiga, bulan keempat sudah selesai,” tuturnya.
“Mandalika juga sama, jalan menuju ke Mandalika dari airport juga sedang dalam proses pembangunan, Danau Toba juga sama,” sambung Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa dirinya pernah bertandang ke salah satu provinsi dan melihat ada pembangunan bendungan. Namun, dia terkejut ternyata sudah bertahun-tahun tidak ada irigasi di bendungan tersebut.
“Ada juga pelabuhan dibangun, di sebuah provinsi Kalimantan, tapi jalan gak disambung, untuk apa pelabuhan itu,” ucapnya.
Untuk itu, dia meminta agar pemerintah daerah berkonsultasi dengan Kementerian PUPR. Jokowi juga mempersilakan apabila ada swasta yang ingin masuk untuk mengerjakan proyek infrastruktur.
“Kalau bisa dikerjakan swasta, silakan swasta masuk terlebih dahulu. Kalau swasta enggak ingin masuk ke sana karena IRR itu masih rendah, silakan BUMN masuk, karena IRR rendah BUMN bisa masuk, dengan disuntik yang namanya PMN,” tandasnya.
Sementara itu Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si dalam acara Musrembangnas ini menyampaikan beberapa hal terkait acara Musrembangnas di Istana Negara.
“Kita akan melaksanakan instruksi Presiden seperti prioritas infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi dengan perampingan OPD agar bisa lebih lincah dan tidak membebani APBD dengan biaya birokrasi,” kata Bupati Wajo.
“Meninjau beberapa Perda, sesuai dengan harapan Presiden terkait penyederhanaan regulasi, serta transformasi ekonomi agar memudahkan investor dan membuka selebar lebarnya kesempatan kepada swasta agar tidak banyak membebani APBD,” Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. menambahkan diakhir konfirmasinya via WA hari ini. (Humas Pemkab Wajo)
