WAJO, Penarakyat.com — Acara pengarahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri kepada Forkopimda tingkat I dan II beserta pejabat penyelenggara negara di Provinsi Sulsel, yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/1/2020).
Acara ini di hadiri oleh Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si
Tak hanya kepala daerah, pertemuan dengan pimpinan KPK itu juga akan dihadiri seluruh sekretaris daerah (sekda) Se-Sulsel. Kepala Kejaksaan tinggi (Kejati), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).
“Semua pimpinan OPD Pemprov, Kemudian Kakanwil pertanahan, forkopimda, itu pesertanya semua. Pesertanya kurang lebih 300 an lebih, dipusatkan di ruang pola kantor Gubernur. Jam 9 pagi,” sebut Salim AR Kepala Inspektorat Sulsel.
Dikatakan juga kalau kunjungan pimpinan KPK. Akan dihadiri Bupati, Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) Se-Sulsel.
“Jadi sasarannya strategi pencegahan korupsi dalam penyelenggaran pemerintah daerah. Iya memang agendanya khusus ke Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Dalam arahan Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov dan Pemkab/Pemkot di wilayah Sulsel atas keberhasilannya dalam mengamankan aset daerah.
“Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih, pertama kepada provinsi Sulawesi Selatan, dimana sudah bisa mencapai prestasi antara lain dalam rangka penataan aset kurang lebih Rp7,4 triliun, dan seluruh Sulawesi Selatan kurang lebih Rp21 triliun,” ungkap Firli Bahuri
Dikatakan juga kalau akan lebih konsen untuk menertibkan aset, karna selama ini banyak laporan yang masuk di KPK mengenai aset, terutama aset kendaraan.
“Saya datang di suatu provinsi, begitu saya datang saya akan umumkan pejabat yang tidak mengembalikan kendaraan dinas, besok langsung kembali semua, dari nol menjadi 600 mobil kembali semua. Begitu juga penertiban gedung, lahan, negara kita kembalikan,” ungkapnya.
Firli juga mengapresiasi kekompakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh unsur Forkopimda di wilayah Sulsel.
“Hari ini semua kursi penuh, tidak ada yang kosong. Ini menunjukkan bahwa Gubernur Sulawesi Selatan dan seluruh Forkompinda kompak. Kenapa kita kumpul di sini, karena kita satu tujuan. Kalau tidak sama, kita tidak datang ke sini. Kita sama karena kita tidak bisa terlepas dari tujuan negara,” ujarnya.
“Tujuan nasional Indonesia diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, tujuan nasional Indonesia juga meliputi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud yang dikonfirmasi via WA terkait acara ini menyampaikan bahwa Wajo berkomitment untuk mengawal arahan Ketua KPK termasuk mengawal program prioritas Presiden RI.
“Adapun arah pembangunan 2019-2024 yaitu pembangunan SDM, Pembangunan infrastruktur, Penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi itu merupakan lima arah pembangunan Presiden yang sudah kita laksanakan sebagian selama setahun kepemimpinan kami,” jelas Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. (Humas Pemkab Wajo)
