MAKASSAR, Penarakyat.com – Suasana pemerintahan dalam kepemimpinan pemerintah Daerah Sulawesi Selatan di bawah Komando Nurdin Abdulllah dan Andi Sudirman Sulaiman akhir-akhir ini hangat diperbincangkan publik.
Hal tersebut menuai komentar dari Abdul Rivai Ras atau yang akrab disapa Bro Rivai saat di temui di Rumah Cerdas Ta BRORIVAI Center di Jalan Botolempangan, Kota Makassar.
Sebagai pendiri BRORIVAI Center yang salah satu pergerakannya fokus pada isu pendidikan demokrasi, ia menilai carut marut kepemimpinan bisa disebabkan beberapa faktor yang kurang atau tidak dimiliki seorang pemimpin.
Terlepas dari kasus yang terjadi di Sulsel, pro-kontra wajar saja, namun secara umum menurutnya seorang pemimpin, paling tidak harus memahami dasar-dasar politik dan mekanisme pengambilan keputusan.
“Kepemimpinan dalam pemerintahan membutuhkan kecakapan melihat permasalahan yang terjadi, paham manajemen sumber daya manusia dan bagaimana dalam pembinaan karir,” Ucap Bro Rivai, Kamis (09/05) di ruang kerjanya.
Menjadi pemimpin perlu persiapan yang matang dan track record yang memadai.
“Menjadi pemimpin tidak instan, butuh jam terbang yang lebih dan latar pendidikan yang cukup,” Imbuh Pakar Ketahanan Nasional Universitas Indonesia ini.
Seorang calon pemimpin atau yang telah memimpin memang perlu diperhatikan dari segi pendidikan, sebab strata pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan.
“Kan beda cara berpikir yang pendidikannya tinggi di banding yang biasa saja. Namun itu tidak menjamin dalam pengambilan keputusan, tetapi menjadi salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan,” Ungkapnya saat diwawancara media.
Untuk itu, proses demokrasi sangat penting agar menghasilkan pemimpin yang paham akan mekanisme kepemimpinan.
“Proses demokrasi penting untuk diperhatikan, seorang calon pemimpin tidak boleh mengandalkan cukong atau dalam bahasa lain bertumpu pada ‘uang’ untuk mendapatkan kekuasaan,” Ungkapnya kepada awak media.
Menurut salah satu pendiri Universitas Pertahanan ini, hal semacam itu dapat merusak sistem dalam pembinaan karir aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah daerah. Hasilnya keputusan bisa ambigu atau bahkan menimbulkan kontravesi di ruang publik.
“Akibatnya, terjadilah subjektifitas dan preferensi yang bersifat subjektif dalam menempatkan orang-orang dalam struktur pemerintahan,” Jelas Bro Rivai.
Namun disisi lain, Bro Rivai turut mengapresiasi pencapaian yang telah diraih pemerintah Sulsel, hanya saja perlu mengedepankan komunikasi yang lebih baik ditataran pimpinan agar lebih efektif.
Ia berharap siapapun pemimpin dilingkup manapun, terkhusus pemerintah daerah perlu memahami rujukan-rujukan pengambilan keputusan dan wewenangnya agar tidak terjadi blunder yang mengakibatkan preferensi demokrasi yang semakin kurang jelas dan proses kepemimpinan yang tidak stabil.
Artinya, pemimpin perlu memiliki pengalaman lapangan dan kepemimpinan yang cukup melalui pengalaman organisasi dan kacakapan dalam menajemen sumber daya manusia. (Andi Udin)
