WAJO, PenaRakyat.com – Pimpinan DPRD Kabupaten Wajo memberikan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka meminta agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak menjadi agenda seremonial belaka.
Wakil Ketua DPRD Wajo, Andi Muh Rasyadi, menyampaikan langsung penegasan ini. Ia hadir bersama Anggota Komisi I, Ibnu Hajar dan Andi Tri Sakti, pada Musrenbang Kecamatan Belawa, Selasa (10/2/2026). Bupati Wajo, Andi Rosman, membuka langsung forum strategis tersebut.
Kawal Aspirasi Rakyat, DPRD Tolak Formalitas
Andi Muh Rasyadi menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi momentum menyelaraskan aspirasi warga dengan kebijakan pemerintah daerah. DPRD akan mengawal agar setiap usulan prioritas benar-benar terakomodasi dalam RKPD dan pembahasan anggaran,” ujarnya.
Menurut politisi PKB itu, pembangunan yang efektif hanya dapat terwujud jika terdapat sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan.
Jangan sampai Musrenbang cuma jadi lip service atau ritual tahunan. Jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban regulasi.
Menurutnya, forum ini adalah momentum sakral. Pemerintah harus menyelaraskan kebutuhan riil warga dengan kebijakan anggaran daerah.
Sekretaris Komisi I, Ibnu Hajar, juga menyatakan hal serupa. Ia akan memperketat pengawasan mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi anggaran. Politisi Gerindra ini menuntut transparansi agar masyarakat Belawa merasakan bukti nyata pembangunan.
Sementara itu, Andi Tri Sakti mengingatkan pentingnya sinkronisasi usulan warga dengan RPJMD. Hal ini bertujuan agar arah pembangunan tetap terukur dan berkelanjutan. Kehadiran para legislator ini menjadi pesan kuat bagi pihak eksekutif. Setiap rupiah anggaran harus berpijak pada kebutuhan prioritas rakyat, bukan sekadar formalitas.
Tinggalkan Balasan