Sidrap Tertinggi Kepemilikan Mobil di Sulsel, Indikator Kesejahteraan dan Akses Ekonomi Menguat
SIDRAP — Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan sinyal positif. Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, daerah ini tercatat sebagai wilayah dengan persentase kepemilikan kendaraan roda empat tertinggi di provinsi tersebut, yakni mencapai 27,38 persen rumah tangga.
Angka tersebut menempatkan Sidrap di posisi teratas, melampaui Kabupaten Wajo yang berada di urutan kedua dengan 27,08 persen, serta Luwu Timur di posisi ketiga dengan 24,18 persen. Sementara itu, Makassar sebagai pusat ekonomi Sulsel justru berada di peringkat keempat dengan 23,16 persen.
Data statistik ini memperlihatkan bahwa kepemilikan mobil belum menjadi standar umum bagi mayoritas rumah tangga di provinsi tersebut. Secara keseluruhan, hanya sekitar satu dari lima rumah tangga di Sulawesi Selatan yang memiliki kendaraan roda empat.
Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada pada kisaran 18–22 persen, tercatat di sejumlah daerah seperti Soppeng, Parepare, Palopo, Bone, dan Maros. Di sisi lain, wilayah dengan tingkat kepemilikan mobil terendah antara lain Jeneponto sebesar 10,67 persen, Takalar 11,45 persen, serta Kepulauan Selayar 11,62 persen.
Secara analitis, tingginya kepemilikan mobil di Sidrap dapat dibaca sebagai indikator meningkatnya daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi lokal, serta akses infrastruktur yang relatif mendukung. Kepemilikan kendaraan pribadi umumnya berkorelasi dengan pendapatan rumah tangga, aktivitas ekonomi produktif, dan mobilitas kerja yang tinggi.
Namun, statistik ini juga mengungkap kesenjangan antardaerah. Di wilayah dengan kepemilikan rendah, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa faktor ekonomi, kondisi geografis, serta ketersediaan infrastruktur transportasi masih menjadi penentu utama akses kepemilikan kendaraan roda empat.
Lebih jauh, data BPS tersebut bukan sekadar angka, melainkan peta sosial ekonomi yang dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan, khususnya di sektor transportasi, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. (Ady
Tinggalkan Balasan