Sidrap, Sawah, dan Cerita Tentang Martabat. Sidrap dan Peta Kemiskinan Sulsel: Dari Daerah Agraris ke Role Model Pembangunan
SIDRAP, Penarakyat.com — Jika ditarik dalam konteks regional Sulawesi Selatan, posisi Kabupaten Sidrap menjadi sangat strategis.
Dengan tingkat kemiskinan 4,91 persen, Sidrap bukan hanya unggul di wilayah Ajatappareng, tetapi juga mengungguli sebagian besar kabupaten/kota di Sulsel yang secara geografis dan sumber daya relatif setara.
Bila dibandingkan, sejumlah daerah masih berada di atas dua digit angka kemiskinan, terutama di kawasan pegunungan dan wilayah kepulauan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan geografis, melainkan sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan dan efektivitas pengelolaan potensi lokal.
Sidrap membuktikan, daerah agraris tidak identik dengan kemiskinan. Justru sebaliknya, ketika sektor pertanian:
- dikelola secara terencana,
- didukung infrastruktur,
- serta diberi kepastian pasar,
maka pertanian menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Kebijakan yang Menyentuh Akar: Bukan Sekadar Bantuan Sosial
Salah satu kekuatan pendekatan Pemkab Sidrap adalah tidak menjadikan bantuan sosial sebagai solusi utama, melainkan sebagai penyangga sementara. Fokus kebijakan diarahkan pada:
- peningkatan produktivitas,
- penciptaan pendapatan berkelanjutan,
- serta kemandirian ekonomi masyarakat.
Model ini membuat masyarakat tidak bergantung, tetapi berdaya. Petani tidak hanya menerima bantuan pupuk, tetapi juga:
- kepastian tanam,
- kepastian air,
- dan kepastian hasil.
Pendekatan inilah yang dinilai mampu menurunkan kemiskinan secara struktural, bukan sesaat.
Efek Domino Ekonomi: Dari Sawah ke Warung Desa
Penurunan angka kemiskinan di Sidrap juga menciptakan efek domino ekonomi. Ketika pendapatan petani meningkat:
- daya beli masyarakat ikut naik,
- sektor perdagangan desa bergerak,
- UMKM tumbuh,
- jasa transportasi dan logistik hidup,
- perputaran uang meningkat di tingkat lokal.
Kondisi ini membuat pembangunan Sidrap tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi menyebar hingga ke desa-desa. Inilah indikator penting pembangunan inklusif.
Kepemimpinan Lapangan: Bupati Turun Sawah
Capaian ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Syaharuddin Alrif yang dikenal aktif turun langsung ke lapangan. Kehadiran bupati di sawah bersama petani menjadi simbol bahwa:
- pemerintah hadir,
- kebijakan tidak lahir dari balik meja,
- dan aspirasi petani didengar secara langsung.
Model kepemimpinan seperti ini membangun kepercayaan publik, yang pada akhirnya mempercepat implementasi program.
“Kami tidak ingin petani bekerja sendiri. Pemerintah harus berdiri di samping mereka,” ungkap Syahar dalam salah satu kunjungan lapangannya.
Menjaga Konsistensi: Tantangan Setelah Angka Turun
Meski capaian ini patut diapresiasi, tantangan ke depan justru terletak pada menjaga konsistensi penurunan kemiskinan. Pemkab Sidrap dihadapkan pada sejumlah agenda lanjutan, antara lain:
- menjaga stabilitas harga gabah dan hasil pertanian,
- memperkuat hilirisasi produk,
- meningkatkan kualitas SDM pertanian,
- serta menghadapi dampak perubahan iklim.
Namun dengan fondasi kebijakan yang sudah dibangun, Sidrap dinilai memiliki modal kuat untuk menjaga tren positif ini.
Sidrap sebagai Referensi Nasional
Keberhasilan Sidrap mulai dilihat sebagai model pembangunan daerah berbasis pangan. Dalam konteks nasional, Sidrap berpotensi menjadi:
- contoh implementasi swasembada pangan,
- rujukan pengentasan kemiskinan berbasis sektor primer,
- serta bukti bahwa daerah bisa berkontribusi langsung pada agenda besar negara.
Capaian ini sekaligus mempertegas bahwa pembangunan daerah tidak harus menunggu industrialisasi besar, tetapi bisa dimulai dari optimalisasi kekuatan lokal.
Epilog: Angka yang Bicara tentang Harapan
Angka 4,91 persen bukan sekadar statistik. Ia adalah cerita tentang:
- petani yang lebih sejahtera,
- anak muda yang kembali ke sawah dengan bangga,
- desa yang kembali hidup,
- dan pemerintah daerah yang hadir secara nyata.
Di bawah kepemimpinan H. Syaharuddin Alrif, Sidrap menunjukkan bahwa kemiskinan bisa ditekan ketika kebijakan berpihak pada rakyat dan dijalankan dengan kesungguhan. (Ady)
Tinggalkan Balasan