JAKARTA, Penarakyat.com – Bertempat di Grand Sahid Hotel Jakarta 12-14 Juli 2019 Kementerian Kordinator Perekonomian Republik Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi [Rakor] kebijakan satu peta indonesia yang pesertanya dihadiri provinsi dan kabupaten kota wilayah Sulawesi menekankan perlunya percepatan penyelesaian integrasi data dalam satu peta yang dapat diakses melalui portalksp.ina.sdi.or.id jaringan info Geospasial Nasional.
Kepala Dinas Kominfo Sulsel Hasdullah mengatakan bahwa prioritas kebijakan satu peta tersebut menekankan pada percepatan penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan di daerah dengan merujuk pada RTRW Prov dan RTRW Kabko dengan memperhatikan kondisi realita dilapangan.
“Metodenya Pemprov Sulsel dan Kabko se-Sulsel duduk bersama melakukan validasi update data, inventaris tumpang tindih lahan dan masalahnya lalu kemudian bersama sama memutuskan solusinya”, lanjut Hasdullah
Pemerintah Sulsel sangat berkepentingan untuk solusi overlap lahan itu karena terkait dengan kepastian status lahan untuk pengembangan investasi, infrastruktur, permukiman, pertambangan, pertanian dan peruntukan pembangunan lainnya.
“Data sementara yang bermasalah itu angkanya cukup besar ada sekitar 204.398 lokasi atau sekitar 2.276.219 hektar, ketidak sesuaian RTRW Prov dan Kabko sekitar 44.79 persen, ini pekerjaan rumah kita yang kompleks hal itu harus jadi prioritas untuk dituntaskan”, terangnya.
Pada kesempatan itu hasdullah juga menerima akun Provinsi Sulsel untuk akses portal geospasial satu data Indonesia mewakili Gubernur Sulsel.
“Kita tentu berharap kebijakan satu peta ini dapat kita selesaikan secepatnya dengan melibatkan semua pihak yang terkait”, pesan Hasdullah. (Awin)
