*Klarifikasi Isu Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
SIDRAP, Penarakyat.com — Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti isu karut marut pengelolaan pupuk bersubsidi dengan melakukan inspeksi dan rapat koordinasi, Selasa (28/1/2025).
Kegiatan digelar di Kantor PT Rajawali Multi Energi, Pangkajene Sidenreng, menghadirkan CV Megatama Mandiri, PT Rajawali Multi Energi, serta pemilik kios pupuk bersubsidi di Kecamatan Pitu Riawa.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Sidrap, Ibrahim, memimpin rapat didampingi Kabag Perekonomian dan SDA sekaligus Sekretaris KP3 Sidrap, Rimba Najamuddin.
Turut hadir Kabid Kabid Sarana dan Prasarana DTPHPKP, Suryanto, Adhi dari Sat Intel Polres Sidrap, serta Muhammad Aidil dari PT Pupuk Indonesia.
Dalam rapat, masing-masing perwakilan distributor dan pemilik kios dimintai klarifikasi ikhwal pemberitaan masalah pupuk bersubsidi.
Sakti, PIC (person in charge) CV Megatama Mandiri menjelaskan, permasalahan tersebut terjadi pada tahun 2022 akibat kendala perbankan.
Diungkap Sakti, rekening perusahaannya sempat diblokir secara sepihak oleh kantor pajak, sehingga dana yang disetorkan agen kios tidak dapat digunakan untuk membeli pupuk dari produsen.
“Padahal sebelumnya kami sudah mengingatkan kios untuk tidak menyetorkan dana ke rekening perusahaan karena adanya kendala tersebut. Namun, beberapa agen tetap melakukannya, sehingga uang mereka tertahan hampir setahun di rekening yang diblokir oleh Bank BRI,” terang Sakti.
Meski demikian, timpalnya, CV. Megatama Mandiri telah menyelesaikan permasalahan tersebut. Uang yang tertahan telah dikembalikan kepada agen kios.
“Bahkan perusahaan menggunakan dana pribadi untuk mengganti kerugian kios yang terdampak,” tandasnya.
Sementara Irham PIC PT. Rajawali Multi Energi membantah tuduhan adanya penebusan harga di atas yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).
“Kami sangat menyayangkan tuduhan tersebut. Semua pembayaran penebusan dari kios ke distributor sesuai dengan angka yang tertera dalam SPJB. Kami memiliki bukti lengkap terkait hal ini,” jelas Irham.
Di kesempatan yang sama, Akbar selaku perwakilan kios mengutarakan, penebusan di kios menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Namun petani atau poktan meminta pupuknya diantarkan ke rumahnya sehingga ada tambahan biaya pengantaran, untuk transportasi dan buruh,” lontar Akbar.
Sementara itu, Muhammad Aidil, AAE PT. Pupuk Indonesia Kabupaten Sidrap mengapresiasi tim KP3 atas mitigasi dan upaya responsif untuk pengawalan penyaluran pupuk subsidi di Sidrap.
“Sehingga tercapai penyaluran 87 persen di Kabupaten Sidrap tahun anggaran 2024 tanpa koreksi/penolakan verval kabupaten hingga pusat/kementan,” beber Aidil.
Merespon hal ini, Kadis TPHPKP Sidrap Ibrahim, menyampaikan telah melakukan sampling di beberapa desa di Kecamatan Pitu Riawa untuk mencari informasi perihal keluhan petani mengenai harga pupuk bersubsidi di atas HET.
“Namun tidak ditemukan keluhan tersebut dari petani atau poktan. Justru petani menyampaikan bahwa pupuk sudah mudah didapatkan dan secara jatah yang mereka terima tahun 2024 sangat banyak dibandingkan tahun sebelumnya,” ulas Ibrahim. 
Sebelum menutup rapat, Ibrahim menyampaikan pesan kepada para kios untuk memperbarui papan informasi HET.
“Kewajiban kios untuk memastikan ketersedian stok baik di musim penggunaan maupun bukan, dalam rangka mendukung program Bupati Sidrap Terpilih yakni pupuk lancar dan program Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk mewujudkan dan mempercepat swasemba pangan,” tegasnya.
Usai rapat koordinasi, tim KP3 Sidrap mengunjungi gudang PT Rajawali Multi Energi untuk melihat dan memastikan ketersediaan stok di Gudang distributor yang terisi 209 ton.
Sebagai informasi, tiga kecamatan di Kabupaten Sidrap yang melakukan realokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024 yakni Kecamatan Pitu Riawa, Panca Rijang, dan Maritengngae.
Adapun penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Baranti 2.240 ton (83%), Dua Pitue 3.867 ton (85%), Kulo 2.908 ton (78%), Maritengngae 4.543 ton (98%), Panca Lautang 2.636 ton (76%), Panca Rijang 2.169 ton (93%), Pitu Riase 4.099 ton (82%), Pitu Riawa 6.671 ton (92%), Tellu limpoe 2.862 ton (82%) Watang Pulu 4.797 ton (96%), dan Watang Sidenreng 4.209 ton (82%).
Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 mencetak rekor penyaluran tertinggi yakni tembus angka 41.002 ton (87%). (Riss)
