WAJO, penarakyat.com — Pengaliran gas rumah tangga, yang digelar secara seremoni oleh Pemkab Wajo, Kamis 31 Oktober 2019, menuai kecaman dari Ketua Hipermawa Komisariat Gilireng, Afendi Gunawan.
Afandi menilai, pemerintah Kabupaten Wajo bertindak tidak adil. Gas yang menjadi bahan baku gas rumah tangga dieksploitasi di Kecamatan Gilireng, namun jaringan gas rumah tangga di bangun di area perkotaan yang berjarak sekitar 40 km dari lokasi eksploitasi.
“Yang menikmati masyarakat kota, kita penghasil tidak mendapat apa-apa selain tanah kelahiran kami diekspolitasi,” katanya tadi malam.
Dia mengatakan bahwa masyarakat Kecamatan Gilireng yang terdiri dari satu Kelurahan dan delapan desa, juga membutuhkan aliran gas ke rumah tangga penduduk, karena Gas bumi yg dipakai berasal dari dasar tanah Bumi Cakkuridi, nama lain dari kecamatan Gilireng.
Afendi juga menambahkan bahwa jangan cuma masyarakat Gilireng yang menerima dampak buruk dari pengeboran Gas alam itu, seperti pencemaran udara yang kadang berbau menyengat yang dapat merusak kesehatan ketika dihirup, dan pencemaran lain dan penurunan tanah di kecamatan Gilireng yang terjadi tiap tahun akibat dari pengeboran gas alam itu.
“Untuk itu kami berencana melakukan audensi dengan Bupati Wajo untuk menyampaikan aspirasi ini,” katanya.
Salah seorang warga Gilireng lainnya, Ardi mengatakan, jauh sebelumnya Pemkab harus memikirkan masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi, gas rumah tangga digadang-gadang sebagai gas murah, sementara di daerah eksploitasi gas bersubsidi saja warga kadang sulit untuk mendapatkannya.
“Dan yang paling lucu adalah tema acara yang beredar di media sosial, dimana tertulis pengaliran pertama gas rumah tangga, kalau ini pengaliran pertama terus yang mengalir sejak beberapa tahun lalu itu apa,” katanya.
Dia mengatakan gas rumah tangga atau city gas sudah beberapa tahun lalu dinikmati masayarakat Kecamatam Tempe (perkotaan), bahkan dikelola langsung oleh perusahaan milik Pmekab yakni BUMD Wajo Energi Jaya, yang kemudian diambil alih oleh anak perusahaan pertamina yakni pertagas.
“Pengambil alihan pengelolaan dari BUMD ke Pertagas ini juga infonya karena ada masalah. Intinya saya sepakat dengan apa yang dipersoalkan teman-teman mahasiwa dari Gilireng, harus ada keadilan disini,” ujarnya. (*)
