SOPPENG, Penarakyat.com – Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar pertemuan koordinasi dukungan Serap Gabah Petani (SERGAP) untuk masa panen Oktober–Maret 2025/2026 di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin, 16 Maret 2026.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Bupati Soppeng Suwardi Haseng sebagai upaya menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program Serap Gabah Petani yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional.
Suwardi mengatakan pertemuan itu digelar menjelang masa panen yang diperkirakan meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena itu, menurut dia, diperlukan koordinasi yang kuat antara seluruh pihak terkait.
“Pertemuan ini dilaksanakan karena menjelang Idul Fitri banyak petani yang memasuki masa panen. Oleh karena itu kita perlu memperkuat sinergi dan koordinasi seluruh pihak,” kata Suwardi.
Ia menjelaskan program Serap Gabah Petani merupakan program nasional yang bertujuan melindungi harga gabah di tingkat petani saat panen agar tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah.
“Karena itu kita harus memastikan harga gabah di tingkat petani tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram,” ujarnya.
Menurut Suwardi, program tersebut juga bertujuan memutus rantai distribusi yang terlalu panjang yang selama ini berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani.
“Kita harus memastikan tidak ada potongan harga yang merugikan petani dan timbangan gabah harus sesuai. Ini merupakan bentuk perlindungan kepada petani,” kata dia.
Suwardi juga menyoroti peran penting para penyuluh pertanian yang berhubungan langsung dengan petani di lapangan. Ia berharap peningkatan tunjangan kinerja bagi penyuluh dapat diiringi dengan peningkatan kinerja dalam mendampingi petani.
Menurut dia, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program SERGAP melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Bulog, TNI melalui Babinsa, penyuluh pertanian, kelompok tani, penggilingan padi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah daerah juga berperan menyediakan data produksi secara akurat, mulai dari luas tanam, perkiraan panen, lokasi panen, hingga estimasi produksi gabah.
Suwardi mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan program SERGAP, di antaranya potensi turunnya harga gabah saat panen raya di bawah Harga Pembelian Pemerintah, petani yang memilih menjual ke tengkulak karena pembayaran lebih cepat, keterbatasan gudang Bulog, kualitas gabah yang belum memenuhi standar, serta kurangnya koordinasi antara petani dan Bulog.
Ia menegaskan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, di antaranya memastikan seluruh gabah petani Soppeng terserap sesuai Harga Pembelian Pemerintah, memperkuat koordinasi antara Dinas TPHPKP, Bulog, penyuluh, dan Babinsa, melakukan pendataan panen secara real time, serta mendorong kelompok tani menjual gabah langsung ke Bulog.
Menurut Suwardi, program SERGAP juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah penyangga stok beras nasional.
Dalam kesempatan itu, Pasi Intel Kodim 1423/Soppeng Lettu Infanteri Rusdi mengatakan TNI siap membantu pemerintah daerah dalam berbagai bidang sesuai dengan tugas yang diamanahkan dalam undang-undang, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan.
“Walaupun ada masyarakat yang bertanya mengapa tentara turut terlibat dalam urusan ketahanan pangan, hal tersebut karena sektor pangan merupakan bagian penting yang harus dijaga bersama,” kata Rusdi.
Ia mengatakan dukungan TNI dalam ketahanan pangan juga berkaitan dengan upaya menjaga sistem distribusi agar pangan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
“Ketahanan pangan harus dilindungi dan dibantu oleh TNI agar pangan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Rusdi juga mengingatkan para mitra agar tidak melakukan kecurangan dalam proses penimbangan gabah yang dapat merugikan petani.
Sementara itu, Kepala Bulog Soppeng Abd. Halim Sarro mengatakan pertemuan tersebut juga diisi dengan sesi diskusi guna membahas berbagai kendala dalam pelaksanaan program Serap Gabah Petani.
“Nantinya kita akan berdiskusi terkait berbagai kendala dalam serap gabah petani sehingga melalui pertemuan ini kita dapat mencari solusi bersama,” kata Halim.
Ia menegaskan Bulog akan memperketat proses administrasi dalam penyerapan gabah, salah satunya dengan memastikan adanya verifikasi dari penyuluh pertanian lapangan.
“Jika mitra tidak memiliki tanda tangan dari penyuluh pertanian lapangan, maka Bulog tidak akan memproses pembayaran gabah tersebut,” ujarnya.
Menurut Halim, melalui koordinasi dan diskusi yang dilakukan bersama seluruh pihak diharapkan dapat ditemukan solusi dalam pelaksanaan program sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, pimpinan Bulog Soppeng, para camat, Ketua Perpadi, para Danramil, tim penyuluh pertanian, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan, kepala desa dan lurah, mitra Bulog, serta para ketua gabungan kelompok tani.
Tinggalkan Balasan