WAJO, Penarakyat.com – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2027 menjadi momentum krusial bagi legislatif untuk mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam Forum OPD yang digelar di Kantor Bapperida Wajo, Senin (9/3/2026), sejumlah legislator memberikan catatan kritis agar program kerja tahun mendatang tidak sekadar menjadi rutinitas administratif.
Tiga poin utama yang mengemuka dalam forum strategis tersebut adalah keselarasan program, konsistensi anggaran, dan penguatan kemandirian fiskal melalui iklim investasi yang sehat.
Anggota DPRD Wajo empat periode, Asri Jaya Latif (AJL), mengingatkan seluruh OPD agar memiliki “benang merah” yang jelas antara perencanaan pusat dan daerah. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa orientasi pembangunan harus berbasis pada hasil nyata, bukan sekadar pemenuhan dokumen.
”Kita ingin program yang dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri. Harus ada integrasi dari pusat ke daerah agar sistem pembangunan kita menjadi satu kesatuan yang solid,” ujar Asri Jaya Latif.
Menurut AJL, tantangan masa depan Wajo yang kian kompleks menuntut perencanaan yang mampu menjawab isu strategis, terutama pemulihan ekonomi dan kualitas layanan publik.
“Perencanaan pembangunan harus mampu menjawab persoalan daerah, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih,” pungkasnya.
Senada dengan AJL, legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sudirman Meru, menyoroti pentingnya konsistensi antara perencanaan di atas kertas dengan realitas di lapangan. Ia memperingatkan agar OPD tidak terjebak dalam daftar keinginan yang tidak memberikan daya ungkit ekonomi.
”Perencanaan pembangunan itu bukan sekadar menyusun daftar keinginan, tapi daftar kebutuhan. Kita harus konsisten antara apa yang dibahas dalam forum ini dengan apa yang tertuang dalam RPJMD serta aspirasi yang kami serap di lapangan,” tegas Sudirman yang juga merupakan anggota DPRD tiga periode ini.
Anggota Komisi III ini menambahkan bahwa sinkronisasi antara usulan teknokratik OPD dan hasil reses DPRD adalah kunci agar serapan anggaran tepat sasaran dan akuntabel.
Dari sisi penguatan ekonomi, Amran, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa kemandirian fiskal Wajo hanya bisa dicapai jika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Ia berharap program pembangunan 2027 tidak hanya bersifat repetitif atau sekadar mengulang kegiatan tahun-tahun sebelumnya tanpa capaian yang terukur.
“Penguatan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari upaya menarik investasi. Oleh karena itu, DPMPTSP harus mampu menciptakan iklim penanaman modal yang lebih kondusif, dengan pelayanan yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Wajo,” jelas Amran.
Sinergi untuk Kesejahteraan Rakyat
Forum RKPD ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah penting, mulai dari Bapperida, BPKPD, hingga Inspektorat Daerah. Hadir pula jajaran anggota DPRD lainnya seperti Ir. Junaidi Muhammad, Andi Rustan P., dan Amshar A. Timbang, serta tim ahli pemerintah daerah.
Melalui diskusi yang berlangsung dinamis di Aula Bapperida ini, diharapkan RKPD 2027 mampu menjadi kompas pembangunan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di “Bumi Lamadukkelleng”.
Tinggalkan Balasan