SOPPENG, Penarakyat.com – Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah dalam satu agenda penyelarasan kebijakan pembangunan.
Rakornas tahun ini mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menempatkan forum tersebut sebagai ruang konsolidasi untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan serentak hingga ke daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan Rakornas 2026 dirancang untuk mengoptimalkan capaian program prioritas Presiden. Menurut dia, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kesamaan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Kesamaan langkah pusat dan daerah menjadi kunci agar capaian pembangunan yang telah diraih dapat dioptimalkan,” ujar Tito dalam forum tersebut.
Ia menilai konsolidasi kebijakan penting dilakukan agar implementasi program di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Dokumen RPJMN 2025–2029, kata dia, menjadi penjabaran visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang harus diterjemahkan secara seragam dalam kebijakan daerah.
Rakornas ini dihadiri 4.011 peserta yang terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Jumlah tersebut menunjukkan luasnya spektrum koordinasi yang hendak dibangun pemerintah dalam mengawal agenda pembangunan nasional.
Presiden Prabowo Subianto membuka Rakornas dengan menekankan pentingnya stabilitas nasional sebagai fondasi pembangunan. Ia menyatakan terkesan dengan semangat para kepala daerah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa demokrasi memang membuka ruang perbedaan pendapat. Namun, ia menegaskan perbedaan tersebut tidak boleh diwujudkan dalam tindakan yang memicu kerusuhan atau mengganggu stabilitas negara.
“Kita butuh suasana aman, tertib, dan kondusif untuk membangun. Kebijakan nasional tidak cukup berhenti pada regulasi, tetapi harus dipahami dan disepakati bersama agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di lapangan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Soppeng turut menghadiri Rakornas bersama jajaran Forkopimda. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyebut forum tersebut sebagai momentum memperkuat koordinasi lintas sektor.
Menurut Suwardi, kehadiran pemerintah daerah dalam Rakornas menjadi langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami akan menyesuaikan kebijakan dan program daerah agar sejalan dengan visi pembangunan nasional, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor demi percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” kata dia.
Tinggalkan Balasan