*TNI-POLRI : Tidak Ada Kata Mundur Berantas KKB
JAKARTA, Penarakyat.com — Operasi yang dilakukan pemerintah di Papua dinilai bukanllah operasi militer, melainkan operasi keamanan dalam negeri. Dengan demikian tawaran gencatan senjata yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM masih menjadi bagian dari propaganda mereka.
“Bukan operasi militer, apalagi perang. Maka tawaran gencatan senjata itu sebenarnya masih menjadi bagian dari propaganda OPM (Organisasi Papua Merdeka) menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi pejuang kemerdekaan,” kata pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, melalui pesan singkat, Sabtu ( 20/02 )
*Pemerintah Tidak akan ada kompromi dengan kelompok sparatis*
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyatakan bahwa keamanan warga di sana adalah tanggung jawab pemerintah,
‘ Pemerintah pusat tidak akan berkompromi dengan KKB. Serangan yang mereka lakukan, baik di Intan Jaya maupun daerah lain, diyakini hanya sebaga gertak sambal. Pemerintah tidak akan menyerahkan Papua dan mereka gagal untuk mendirikan Negara Papua Barat, hanya karena teror dari KKB,” ungkapnya
*KKB harus di tindak tegas, tidak ada Gigi mundur Berantas teroris*
Seperti yang di sampaikan pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta mengatakan “KKB Papua secara gamblang telah ci melawan negara dengan kekuatan bersenjata. Oleh karena itu, negara harus melawan dan menindak tegas” ungkapnya
“Kelompok separatis ini perlu ditindak tegas, diburu, apalagi mereka dengan melawan negara, merekalah yang menakuti masyarakat dengan senjata api,” katanya kepada wartawan, Selasa (16/2).
Menurutnya, apapun label untuk KKB Papua, baik itu organisasi teroris maupun kelompok separatis, aparat keamanan harus memburu mereka karena telah melawan negara.
“Itu tindakan terorisme namanya, apapun yang penting harus dilawan, negara jangan takut. Ketika mereka melawan negara dengan menggunakan senjata, yaudalah harus dicari, diburu, Jangan sampai mereka dibiarkan di tengah masyarakat, memprovokasi masyarakat, menakuti masyarakat, tidak ada Gigi mundur Berantas KKB” katanya
*Komnas HAM dukung TNI Polri Perkuat pengamanan di Papua*
Sementara itu dalam Rapim TNI Polri
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik mensinyalir ada pihak pihak yang justru melemahkan kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Termasuk penarikan personil yang bertugas di Papua.Komnas HAM tidak pernah setuju. “bagaimana mungkin dipulangkan orang ada masalah di sana,” ujarnya.
Berikutnya tentang penanganan Papua ada kasus kekerasan yang terjadi. Kami Komnas HAM mengakui kekerasan juga terjadi dilakukan dari OPM bahkan kadang-kadang sangat brutal,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik
_”Karena kita negara yang berdaulat tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi, melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI- Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur. Tentu sesuai dengan standar dengan hak asasi manusia. Karena kami dari Komnas HAM akan menekankan hal itu,” tegasnya._
Oleh sebab itu, Ahmad menegaskan sebagai salah satu institusi yang melindungi HAM, TNI-Polri harus diperkuat. Karena banyak masyarakat yang mendapatkan serangan, seperti halnya aksi penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
“Jadi salah satu pelindung HAM itu TNI Polri, kalau TNI-Polri tidak mengambil peran. Tentu masyarakat kita akan mengalami berbagai tindakan persekusi kekerasan dan lain-lain,” kata Ahmad pada Rapim TNI-Polri 2021 yang di tayangkan melalui Chanel YouTube Tribrata Humas Polri. (Riss)
