Tidak Mau Ada Warga Pinrang Kesusahan, UM DI HATI Komitmen Jadi Pelayan Masyarakat

Tidak Mau Ada Warga Pinrang Kesusahan, UM DI HATI Komitmen Jadi Pelayan Masyarakat

PINRANG, PENARAKYAT.COM–Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Nomor Urut 3, Usman Marham dan Andi Hastri T Wello (UM DI HATI), menegaskan komitmen mereka untuk menjadi ‘pelayan masyarakat’ jika diberikan amanah memimpin Bumi Lasinrang.

Usman Marham, yang juga Ketua DPD II Golkar Pinrang, menyatakan bahwa esensi kepemimpinan adalah pelayanan.

“Kepala daerah hadir karena keinginan masyarakat agar mereka bisa hidup sejahtera,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemimpin harus berpihak pada rakyat, bukan hanya bertindak sebagai mandor atau bos.

“Saya ingin memastikan tidak ada lagi warga Pinrang yang kelaparan atau kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pendidikan,” imbuhnya, merujuk pada pengalamannya di birokrasi Jakarta.

Usman menggarisbawahi pentingnya perbaikan dalam pelayanan publik, bertekad untuk menghadirkan sistem birokrasi yang cepat, efektif, dan berkeadilan.

“Kita semua tahu bagaimana sulitnya berurusan dengan pemerintah di sini. Itu terjadi karena kepala daerah tidak berfungsi sebagai pemimpin,” tegasnya.

Sementara itu Juru Bicara UM DI HATI, Amri Manangkasi, menambahkan bahwa ada beberapa fokus layanan yang akan mereka prioritaskan.

Pertama adalah pengembangan layanan digital, termasuk administrasi kependudukan seperti KTP Digital, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai dokumen penting.

“Dengan mengoptimalkan layanan digital, kita dapat mengurangi kesimpangsiuran data penduduk dan memastikan kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran,” jelas Amri, yang juga anggota DPRD Pinrang.

Fokus kedua adalah peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Amri menegaskan bahwa kualitas SDM sangat penting untuk memajukan birokrasi.

“SDM yang terampil adalah kunci untuk membawa Pinrang lebih maju,” tuturnya.

Ketiga, pasangan ini berkomitmen untuk memutus mata rantai praktik pungutan liar (pungli) dan ‘ordal’ di instansi pemerintah. Amri menegaskan bahwa banyaknya pungli disebabkan oleh praktik yang mengutamakan koneksi tanpa kompetensi, yang merugikan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga memberikan pengalaman yang nyaman dan responsif bagi setiap warga,” tegas Amri. (Bayu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *