WAJO, penarakyat.com — Dalam rangka peningkatan hasil produksi pertanian, DPRD Wajo menekankan bahwa persoalan pupuk bersubsidi harus mendapat perhatian serius.
Hal tersebut terungkap pada rapat kerja Komisi II DPRD Wajo dengan mitra kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Senin, 24/02/2020).
Ketua Komisi II DPRD Wajo, Sudirman Meru megatakan rapat kerja yang digelar tersebut merupakan tindak lanjut hasil kunker di PT. Pupuk Kaltim (Tbk.) Wilayah Sulawesi di Makassar Kamis, 13 Februari 2020 lalu terkait dengan kelangkaan Pupuk bersubsidi di Wajo.
“Dinas pertanian haru melakukan paya maksimal agar usaha perikanan tambak tidak mengalami gagal panen hanya karena ketidak tersedianya pupuk yang bersubsidi,” kata Anggota DPRD Wajo Asri Jaya A Latief.
Dia pun menyarankan agar Dinas pertanian melakukan evaluasi data yang ada dan memperbaikinya agar pupuk bersubsidi untuk petani dan perilanan dapat terakomodir secara menyeluruh.
Kita mengharapkan untuk memperbaiki data yang ada sekarang agar ketersedian pupuk bersubsidi untuk petani dan perikanan dapat terakomodir semuanya,” harap Legislator Partai Demokrat ini.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir. Muh. Ashar sendiri mengaku mengapresiasi semangat kemitraan dan perhatian Komisi II terhadap kemasalahatan petani Wajo. Menurutnya semua saran, masukan dan petunjuk anggota Komisi II akan menjadi referensi dalam mengoptimalkan langkah yang akan dilakukan kedepan.
“Terkait dengan pengadaan pupuk pertanian, sudah mengupayakan berdasarkan dengan data kelompok tani dan pendataan sehingga tidak ada yang tidak terakomodir pada e-RDKK dan tidak mendapatkan kuota pupuk bersubsidi tahun ini,” katanya.
Kepala bidang Perikanan Budi Daya, Dinas Perikanan kabupaten Wajo, Andi Siswati menambahkan, pihaknya sudah melakukan perbaikan data, dimana usaha perikanan/tambak ada sekitar 15.000 Ha dan yang terkelola sekitar 13.900 Ha. (Adv)
