MAKASSAR, Penarakyat.com — Pemprov Sulsel bekerjasama Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) RI menggelar Penataran Manajemen Penanggulangan Bencana. Kegiatan ini berlangsung di kantor Gubernur Sulsel di Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (10/2/2020).
Pemetaan manajemen bencana ini diikuti seluruh Forkopimda se Sulsel dan para kepala daerah serta Forkopimda 24 kabupaten/kota se-Sulsel.
Salah satu diantara peserta penataran tersebut adalah Bupati Enrekang diwakili Wabup Enrekang Asman.
Terkait penataran manajemen penanggulangan bencana tersebut, Wabup Enrekang Asman mengatakan pelibatan seluruh kepala daerah dalam kegiatan ini sangat penting, mengingat Enrekang juga termasuk daerah yang kerap terjadi bencana alam.
Menurut Asman, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, dan membutuhkan penanganan cepat dan tepat.Disini dibahas mengenai penanganan penanggulangan yang tersusun, terarah dan terencana.
Juga solid antara Pemkab, Polri dan TNI. Termasuk upaya-upaya pencegahannya,” jelas Asman.
Selain Kepala BNPB dan rombongan, acara ini juga dihadiri Pangdam Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, anggota DPR RI, unsur Forkopimda se Sulsel, jajaran BPBD provinsi dan kabupaten/kota, para pejabat TNI-Polri, dan organisasi perangkat daerah terkait se- Sulsel.
Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah dalam kegiatan tersebut mengatakan pada tahun 2019 lalu ada 11 daerah yang dilanda banjir, longsor dan angin puting beliung.
Karena itu, Gubernur mengajak seluruh elemen pemerintahan, baik pemerintah daerah, Polres dan Kodim untuk dapat bersama-sama menghadapi tantangan bencana alam yang sewaktu-waktu datang kapan saja.
Sementara itu Kepala BNPB RI Letjen Doni Monardo membeberkan kerugian yang disebabkan bencana alam di Indonesia, baik tsunami, gempa, banjir longsor dan bencana lainnya pada 2019 mencapai Rp 81,8 triliun.
Sedangkan di tahun 2020 ini hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 455 bencana alam yang melanda Indonesia, termasuk di Sulsel sendiri.
“Tanpa kolaborasi sangat sulit untuk kita hadapi bencana alam. Jadi dibutuhkan kolaborasi seperti ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten bahkan sampai level paling bawah seperti RT dan RW,” jelas Doni. (Mbass)
