Jakarta, PenaRakyat.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia dan meminta BPJS Ketenagakerjaan mengambil peran lebih besar sebagai motor penggerak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nasional.
Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menjadi pemateri dalam kegiatan bertema “Menguatkan Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mengurangi Kecelakaan Kerja di Industri” di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia. Dari jumlah itu, 9.834 kasus berujung kematian, sementara 4.133 kasus lainnya menyebabkan cacat fungsi maupun cacat total.
Menurut Yassierli, tingginya angka kecelakaan kerja menunjukkan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif dibanding hanya fokus pada penanganan pascakecelakaan.
“Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan kompensasi, tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Investasi di hulu melalui program promotif dan preventif akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar di hilir,” ujarnya.
Penyakit Akibat Kerja Masih Minim Pelaporan
Selain kecelakaan kerja, Yassierli juga menyoroti kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang dinilai masih minim pelaporan. Sepanjang tahun 2025 tercatat 158 kasus PAK, namun angka tersebut disebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Ia mengungkapkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja.
“Pendekatan proaktif melalui program promotif dan preventif menjadi penting untuk memperkuat upaya pencegahan, sekaligus mendorong implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang saat ini baru diterapkan oleh sekitar 18 ribu dari 450 ribu perusahaan,” katanya.
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi
Untuk memperkuat perlindungan pekerja, Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan akan fokus pada penguatan sistem K3 nasional, peningkatan program promotif dan preventif, serta memastikan penerapan SMK3 berjalan secara nyata dan terukur di perusahaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Kemnaker melalui integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, hingga penguatan program pencegahan kecelakaan kerja.
“Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan budaya K3 yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri Indonesia,” ujar Saiful.
Tinggalkan Balasan