PenaRakyat.com – Banyak pihak, termasuk di Indonesia, sering kali bertanya-tanya dengan nada heran: “Mengapa Iran memiliki dua pemimpin? Jika ada Presiden, lalu apa peran Pemimpin Tertinggi?” Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah masa transisi pasca-meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei dan posisi Presiden Masoud Pezeshkian saat ini. Publik perlu memahami bahwa sistem di Iran bukanlah presidensial murni, melainkan struktur unik di mana mandat rakyat dan otoritas keagamaan berjalan beriringan dengan bobot yang jauh berbeda.
Laporan Britannica: Pemimpin Tertinggi sebagai Otoritas Mutlak
Dalam laporan analisisnya, Encyclopedia Britannica menegaskan bahwa struktur politik Iran menempatkan Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader) sebagai figur kekuasaan yang sesungguhnya atau de facto leader. Britannica mencatat bahwa jabatan ini memiliki otoritas final atas hampir semua aspek negara, mulai dari politik, sosial, ekonomi, hingga keamanan nasional.
Berbeda dengan presiden di negara demokrasi lainnya, Pemimpin Tertinggi di Iran tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh Majelis Ahli (Assembly of Experts). Wewenangnya mencakup kendali penuh sebagai Panglima Tertinggi angkatan bersenjata serta pemegang keputusan akhir atas perang dan perdamaian. Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa posisi ini dirancang untuk menjaga integritas ideologi negara di atas kepentingan politik praktis.
Presiden sebagai Kepala Administrasi di Bawah Pengawasan
Di sisi lain, posisi Presiden, yang saat ini dijabat oleh Masoud Pezeshkian, memiliki fungsi yang lebih bersifat administratif. Meskipun terpilih melalui pemilu umum, Britannica menjelaskan bahwa Presiden Iran berfungsi sebagai kepala pemerintahan yang mengelola urusan domestik harian, anggaran negara, dan birokrasi.
Namun, kekuasaan eksekutif ini tetap berada di bawah kerangka yang digariskan oleh Pemimpin Tertinggi. Presiden boleh menjadi wajah diplomasi Iran di pertemuan internasional, tetapi untuk keputusan-keputusan strategis tingkat tinggi, ia tetap memerlukan persetujuan dari otoritas tertinggi. Hal ini menciptakan hubungan unik di mana Presiden adalah pelaksana teknis, sementara Pemimpin Tertinggi adalah penentu arah kompas negara.
Ujian Stabilitas di Masa Transisi
Wafatnya Ayatollah Ali Khamenei kini menciptakan kekosongan di puncak piramida yang sangat menentukan tersebut. Publik harus menyadari bahwa meskipun Presiden Pezeshkian terus menjalankan pemerintahan, ia tidak secara otomatis mewarisi kekuasaan absolut milik mendiang Khamenei. Otoritas strategis seperti kendali militer kini berada dalam masa transisi hingga Majelis Ahli menunjuk suksesor resmi.
Memahami dualisme ini sangat penting agar kita tidak salah kaprah. Sebagaimana ditekankan dalam tinjauan literatur internasional, Presiden di Iran boleh berganti, namun nakhoda utama yang menentukan arah besar kapal tetap berada di tangan Pemimpin Tertinggi. Masa transisi ini akan membuktikan sejauh mana struktur “dua matahari” ini mampu menjaga stabilitas di tengah badai geopolitik yang tak kunjung reda. (*)
Tinggalkan Balasan