SINJAI, Penarakyat.com – Upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif semakin ditegaskan Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini terlihat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulawesi Selatan, dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (14/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Rofina Sinjai ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara organisasi penyandang disabilitas dan pemerintah daerah, khususnya dalam mengevaluasi hasil survei sekaligus merumuskan arah kebijakan, program, dan layanan publik yang lebih inklusif dan responsif.
Fokus pembahasan dalam FGD ini tertuju pada kondisi penyandang disabilitas di dua komunitas adat di Sinjai, yakni Komunitas Adat Karampuang dan Komunitas Adat Barambang Katute. Dari hasil survei yang dipaparkan, peserta forum mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi, sekaligus mengidentifikasi peluang dalam penguatan implementasi kebijakan yang sudah berjalan.
Tak hanya sebagai ruang diskusi, forum ini juga menjadi wadah strategis untuk membangun komitmen bersama dalam memastikan keterlibatan aktif penyandang disabilitas, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Sejumlah catatan penting pun dihasilkan, mulai dari gambaran kondisi riil di lapangan hingga tantangan implementasi kebijakan. Para peserta juga menyepakati langkah tindak lanjut guna memastikan penyandang disabilitas, khususnya di komunitas adat, dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
“Penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Pemerintah daerah terus berupaya memastikan mereka mendapatkan perlindungan, kesempatan yang setara, serta ruang untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan, termasuk di tingkat desa dan masyarakat adat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan data yang akurat serta kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan inklusif hanya dapat terwujud jika seluruh pihak turut terlibat aktif.
“Kita ingin memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas di komunitas adat. Ini membutuhkan kerja bersama dan komitmen berkelanjutan,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Sinjai serta perwakilan organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif dalam isu disabilitas dan masyarakat adat.(Budhy)
Tinggalkan Balasan