Kendalikan Inflasi, Pemkab Sidrap Perkuat Stabilisasi Pasokan Harga Pangan

Kendalikan Inflasi, Pemkab Sidrap Perkuat Stabilisasi Pasokan Harga Pangan

SIDRAP, Penarakyat.com — Salah satu isu strategis saat ini adalah inflasi yang dipicu beberapa faktor, seperti kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk itu pemerintah melakukan langkah antisipatif, melalui strategi menjaga Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP).

“Yang perlu kita antisipasi sekarang adalah kelompok belanja pangan, kondisi ini jika tidak dapat dikendalikan maka angka inflasi menjadi tinggi, dan jika inflasi tinggi maka akan ada indikasi bahwa perekonomian daerah itu sedang tidak dalam baik-baik saja atau kondisi ekonominya tidak stabil,” sebut Asisten Administrasi Umum Pemkab Sidrap, Nasruddin Waris.

Nasruddin menyampaikan hal tersebut saat membuka rapat koordinasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) yang diselenggarakan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidrap, Jumat (29/9/2023).

Kegiatan berlangsung di Baruga Kompleks SKPD Sidrap, dihadiri perwakilan Bagian Ekonomi dan SDM, Bappelitbangda, Dinas Peternakan dan Perikanan, Bulog serta para Enumerator Panel Harga, BPP, PPK dan Penyuluh se-Kabupaten Sidrap.

Lebih lanjut Nasruddin menjelaskan, SPSH diadakan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani dan pelaku usaha pangan mikro dan menjaga ketergantungan konsumen terhadap bahan pokok.

Hal ini, sambungnya, menjadi tugas bersama khususnya pemerintah yang senantiasa berupaya menekan inflasi dan menjaga ketergantungan daya beli masyarakat terutama kepada kelompok belanja pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

Nasruddin yang didampingi Sekretaris DTPHPKP Sidrap, Muhammad Fajri Salman, memaparakan, hal yang dilakukan pemerintah saat ini dalam menjaga ketersediaan stok pangan dan stabilitas pangan antara lain penyelenggaraan CPP atau cadangan pangan pemerintah.

“CPP ini merupakan program Presiden untuk melakukan pembagian langsung tunai (Beras) kepada kelompok yang masuk kategori KPM (Kelompok Penerima Manfaat) secara bertahap yang terdata pada dinas sosial,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, mantan kepala BKAD itu juga menjelaskan kondisi lonjakan pangan yang dialami akibat El Nino. Pasalnya, dengan adanya fenomena tersebut akan mempengaharui pertanian dan mengurangi pasokan gabah dan tentu akan berpengaruh terhadap stabilisasi pasokan pangan

“Semoga melalui rakor ini dapat melahirkan kesamaan persepsi dan langkah-langkah kongkrit atau rencana aksi bersama dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama terkait SPHP khususnya di Kabupaten Sidrap dan Sulawesi Selatan pada umumnya,” pungkas Nasruddin Waris.

Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel dalam hal ini fungsional AKP Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Main Sese Inda Laila, dan Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidrap, Nurkanaah. (Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *