MAKASSAR, penarakyat.com — Regenerasi kepemimpinan di DPD Apdesi Sulsel, bakal ditandai dengan pelantikan Ketua DPD terpilih Sri Rahayu Usmi. Pelantikan menandakan dimulainya segala proses kelembagaan dan ajang pembuktian kinerja dibawah Nakhoda seorang perempuan tanggung dari salah satu pegunungan di Kabupaten Bone. Sejarah mencatat, pelantikan kali akan mengkuhkan perempuan pertama yang memimpin Apdesi Provinsi.
“Besar harapan pemberdayaan dan kebangkitan desa berada di pundak para pengurus kali ini, demi membangun Indonesia dari pinggiran dan desa. Silaturahmi bening adalah semangat yang bakal diusung pada periode kepemimpinan kai, yakni silaturahmi antar aparat desa demi kemajuan desa tanpa kepentingan lainnya,” kata Sri Rahayu.
Dalam pelantikan tersebut sejumlah rangkaian acara akan dilakukan, diantaranya Launching Majalah Karsa. Karsa merupakan singkatan dari Karya Desa. Majalah ini akan mempublikasikan dan bekerjasama dengan aparat desa dalam menginformasikan segala potensi desa. Majalah ini diproyeksikan terbit sekali sebulan dengan rubrikasi yang sangat beragam, tetapi fokus pada peningkatan kapasitas aparat desa serta mendorong dan mempublikasikan produk unggulan desa dan kawasan. Proses penjualan majalah sebagai sistem sirkulasi akan dikerjasamakan dengan BUMDES di desa-desa. Besar harapan, Majalah Karsa selalu menjadi bacaan inspirasi bagi aparat desa, sekaligus menjadi ruang sharing informasi pedesaan dengan berbagai pihak.
Launching Online inidesa.com, media online ini dibentuk dengan dasar kemajuan teknologi yang harus segera diimbangi. Informasi terkini seputar desa melalui gadget harus segera direspon, agar interaksi dan kinerja dapat terpantau tiap saat. Hal inilah yang menuntut Apdesi Sulsel dalam memberikan pemahaman kecepatan informasi ke segenap aparat desa. Harapannya, online ini dapat menginformasikan secara akurat, tercepat dan terpercaya agar dapat bersaing dengan media lainnya.
Launcing LBH Apdesi, yang dalam prakteknya, lembaga-lembaga bantuan hukum tidak saja berurusan dengan soal-soal diruang sidang pengadilan, tetapi juga tidak dapat menghindarkan diri untuk menangani pula masalah-masalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dari badan atau pejabat-pejabat pemerintah (eksekutif) sendiri, bahkan juga oleh yang lazim disebut sebagai “oknum” alat negara. Sebagai contoh, sering terjadi pejabat menggunakan jabatan resmi dari lembaganya, hanya untuk menyelesaikan soal-soal pribadi. Tidak jarang pula pejabat-pejabat melampaui wewenangnya dalam menjalankan tindakan-tindakan administratif. Begitupula dengan lembaga penegak hukum baik Polisi, jaksa, Hakim bahkan advokat, terkadang menyelesaikan Kasus tidak berdasarkan KUHAP, sehingga terkesan menegakkan Hukum dengan cara melanggar Hukum, Olehnya Itu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Selatan (YLBH-SULSEL) hadir untuk itu.
Selain itu juga akan digelar Seminar Nasional dengan tema
“BUMDES sebagai Lokomotif dan Akselerator Perekonomian Desa”. Dari seminar nasional Apdesi Sulsel yang dikerjakan samakan dengan Pokja Masyarakat Sipil Kemendes PDTT. Seminar ini akan diikuti oleh ratusan kepala desa se-Sulsel beserta para pengusaha dan stake holder pemerintahan terkait guna mendorong BUMDES yang mampu mensejahterakan warga desa. Pembahasan akan mengarah pada pembentukan. (atho)
Tinggalkan Balasan