JAKARTA, Penarakyat.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan nyata industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Langkah strategis ini diambil guna mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan pelatihan dengan permintaan tenaga kerja di lapangan, sekaligus memastikan penyerapan tenaga kerja di kawasan industri tersebut berjalan lebih optimal.
Sinergi Hulu-Hilir Penyiapan SDM di Kawasan Strategis
Pembahasan mengenai sinergi penyiapan sumber daya manusia (SDM) ini dilakukan dalam forum High-Level Roundtable Discussion on Link and Match di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Kamis, 23 April 2026.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan menyelaraskan instrumen pelatihan yang dimiliki pemerintah melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar lebih dekat dengan kebutuhan riil industri di kawasan strategis nasional.
“Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” ujar Yassierli memberikan penegasan mengenai arah kebijakan baru tersebut.
Ia mengakui bahwa selama ini masih terdapat kesenjangan antara jenis pelatihan yang tersedia di balai-balai pemerintah dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di dalam KEK.
Prioritas 60 Ribu Kuota Pelatihan dan Perluasan Program Pemagangan
Sebagai langkah konkret dari pertemuan tersebut, pemerintah menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta akan diprioritaskan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan industri di KEK dan PSN.
Selain penyesuaian jenis pelatihan, Kemnaker juga menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) di seluruh 25 KEK yang tersebar di Indonesia guna memberikan pengalaman kerja langsung bagi para peserta di lingkungan pabrik.
Menaker Yassierli menambahkan bahwa fleksibilitas pelatihan vokasi di BLK yang hanya memakan waktu dua hingga tiga bulan menjadi keunggulan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara cepat. Ke depan, pelatihan tidak hanya terpusat di fasilitas milik pemerintah, melainkan dapat dilakukan langsung di dalam fasilitas industri.
“Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama,” pungkasnya menutup diskusi.
Tinggalkan Balasan