ENREKANG, Penarakyat.com — Komitmen dalam mendorong modernisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kembali ditunjukkan jajaran Forkopimda Kabupaten Enrekang.
Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto, SH., S.I.K., M.H., menghadiri langsung kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan launching aplikasi Manajemen Sistem Informasi Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah (MASIGAKI), di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Enrekang, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan strategis tersebut dipimpin langsung Bupati Enrekang M. Yusuf Ritangnga dan dihadiri unsur Forkopimda, delegasi Bank Indonesia, Bank Sulselbar, pimpinan OPD serta berbagai stakeholder terkait.
Agenda ini menjadi bentuk sinergi lintas sektor dalam memperkuat implementasi transaksi non-tunai sekaligus mempercepat digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Enrekang.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Enrekang menegaskan komitmennya membangun sistem keuangan daerah yang modern, transparan, akuntabel dan terintegrasi melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni peluncuran aplikasi MASIGAKI, sebuah inovasi digital yang dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara elektronik. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, pelaporan hingga pembayaran pajak secara mandiri dan lebih praktis.
Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto menyampaikan apresiasi terhadap langkah progresif Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam membangun sistem pelayanan publik berbasis digital.
Menurutnya, transformasi digital bukan sekadar kemajuan teknologi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Polres Enrekang mendukung penuh berbagai program strategis pemerintah daerah, khususnya dalam percepatan digitalisasi pelayanan dan penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan serta akuntabel. Ini merupakan langkah maju demi kemajuan Kabupaten Enrekang dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kapolres, dirangkum melalui Sihumas Polres Enrekang.
Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa sinergitas antara Polri, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder menjadi kunci penting dalam menciptakan stabilitas keamanan dan iklim pembangunan yang kondusif.
Menurutnya, implementasi transaksi non-tunai melalui TP2DD juga memberikan dampak positif dalam meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap sistem keuangan daerah.
Kabupaten Enrekang sendiri menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang aktif mendorong percepatan digitalisasi daerah. Berbagai inovasi seperti optimalisasi QRIS, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), program Desa Emas (Enrekang Smart), hingga integrasi sistem pembayaran daerah menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga perbankan dan seluruh elemen masyarakat, percepatan digitalisasi daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat transparansi keuangan serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Enrekang. (P.Nunu)
Tinggalkan Balasan