WAJO, PenaRakyat.com – DPRD Kabupaten Wajo menyatakan siap mendukung penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wajo, termasuk terkait kebutuhan fasilitas kantor dan dukungan pengawasan pemilu yang lebih efektif di daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi antara Bawaslu Wajo dan Ketua Komisi I DPRD Wajo di Kantor Bawaslu Wajo, Jalan Nangka, Kamis (7/5/2026).

DPRD Soroti Kebutuhan Kantor Representatif untuk Bawaslu

Ketua Komisi I DPRD Wajo, Amshar A. Timbang, mengatakan keberadaan kantor yang representatif menjadi kebutuhan penting bagi Bawaslu mengingat luasnya cakupan pengawasan pemilu di Kabupaten Wajo.

“Pada prinsipnya DPRD siap membantu sepanjang proses dan pengusulan administrasinya berjalan. Kami memahami beban pengawasan yang diemban Bawaslu sangat besar, sehingga fasilitas kerja yang layak memang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Menurut Amshar, tantangan pengawasan pemilu di Wajo tidak ringan karena melibatkan ratusan desa dan kelurahan. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pengawasan berjalan maksimal.

Regulasi Pemilu Dinilai Kerap Berubah

Ia juga menyoroti dinamika regulasi kepemiluan yang kerap berubah dalam waktu singkat. Kondisi itu dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu dalam melakukan penyesuaian di lapangan.

“Perubahan aturan yang terlalu cepat tentu membuat proses sosialisasi dan penyesuaian di lapangan menjadi berat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu,” tambahnya.

Bawaslu Wajo Keluhkan Kondisi Kantor yang Kerap Banjir

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Wajo, Andi Hasnadi, memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi lembaganya, terutama terkait kondisi kantor dan keterbatasan fasilitas pendukung pengawasan.

Ia mengungkapkan, kantor Bawaslu Wajo masih membutuhkan perhatian serius karena kerap terdampak banjir saat musim hujan.

“Kami berharap ada dukungan dari DPRD dan pemerintah daerah agar kondisi kelembagaan Bawaslu dapat lebih representatif. Dengan jumlah personel dan beban pengawasan yang cukup besar, tentu dibutuhkan fasilitas yang memadai,” katanya.

Bawaslu Sulsel Tekankan Pentingnya Sinergi Pengawasan Pemilu

Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Adnan Jamal, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memperkuat pengawasan pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Menurutnya, pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu tanpa dukungan DPRD, pemerintah daerah, media, dan masyarakat.

“Pengawasan pemilu membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk DPRD, pemerintah daerah, media, dan masyarakat. Sinergi ini penting agar demokrasi berjalan lebih baik dan masyarakat mendapatkan kepastian serta keadilan dalam proses pemilu,” ujarnya.

Evaluasi Pengawasan dan Sengketa Pemilu

Adnan juga mendorong adanya ruang evaluasi terkait desain pengawasan pemilu ke depan, termasuk penguatan regulasi serta efektivitas penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Wajo Faurizah, Koordiv SDM, Organisasi, Pelatihan dan Diklat Andi Samsir, Koordiv Pencegahan Parmas dan Humas Andi Tenri Sampeang, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Wajo Andi Irasetiawati.

Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara Bawaslu dan DPRD dalam mendukung pengawasan pemilu yang lebih transparan, efektif, dan berintegritas di Kabupaten Wajo.