SUBULUSSALAM, Penarakyat.com — Terkait keluhan tenaga Bakti Nakes yang tidak masuk data base BKN, DPRK Subulussalam gelar Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung diruang Banggar DPRK Subulussalam,
Turut dihadiri Ketua Sementara dan beberapa Anggota DPRK Subulussalam yaitu Ade Fadli, Rasumin, Ardhi Yanto, S.E, Antoni Angkat.SE, Asmardin, Wandi Jabat, dan Hasbullah, Kemudian Asisten 1, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Subulussalam.
Rabu/9/10/ 2024
Ratusan Pihak Nakes hadiri kegiatan rapat tersebut, didampingi Edi Sahputra Bako Ketua YARA Perwakilan Subulussalam.
Setelah mendengarkan aspirasi curahan hati dari tenaga Bakti Nakes sampai ada yang berurai air mata Ardhi Yanto, S.E Ujung selaku Anggota DPRK tersentuh hatinya untuk bersuara,
dalam penyampaiannya meminta agar pihak BKPSDM terbuka dan bekerjasama, kami ingin ada solusi.
Dari penyampaian tadi kami tidak melihat ada solusi, penjelasan ada tahap 2 di buka namun kita khawatir kuota kebutuhan formasinya penuh diisi oleh tahap 1 berarti tidak menjamin mereka untuk ada peluang.
Artinya kita ingin mereka tetap ikut seleksi dengan kuota formasinya tetap ada agar ada keadilan, apalagi saudara-saudara kita nakes ini sudah mengabdi belasan tahun. Jelasnya lagi
Lanjut,sangat tidak adil jika mereka tidak ikut seleksi. Dalam kesempatan tersebut, Ardhi Yanto, S.E juga menyampaikan mengajak kawan-kawan DPRK Subulussalam untuk memperjuangkan agar tenaga bakti nakes ini mendapatkan gaji atau honor tahun 2025.
Untuk besaran gajinya kita sesuaikan dengan kemampuan daerah, mereka ini ujung tombak dalam pelayanan kesehatan harus kita perhatikan.
Hal senada juga disampaikan Edi Sahputra Bako agar pihak eksekutif dan legislatif bisa mengalokasikan dana untuk gaji tenaga kesehatan Bakti,
setidaknya status mereka jelas menjadi honorer untuk besaran gajinya tidak perlu besar intinya ini bentuk perhatian saja. Jelas Edi
Kaban BKPSDM Rano Sartono Menjelaskan awal mula pengusulan PPPK sampai pada tahap pendataan, semua kami lakukan mengikuti aturan sesuai Permenpan RB.
Edi YARA menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak BKPSDM Kota Subulussalam, Edi menilai Kaban BKPSDM bekerja tidak becus terkesan normatif dan Kaku.
Akibat kinerja buruk anda anak negeri ini yang menjadi korban, seharusnya jika ada problem maka harus didudukkan lintas sektor untuk mencari solusi. Tambah edi.
Pantauan Awak media Rapat sempat alot dan berjalan tegang karena tidak ada solusi yang jelas disampaikan pihak BKPSDM Kota Subulussalam tentang nasib nakes tersebut.
Rapat yang dipimpin Ketua Ade Fadly mengambil kesimpulan berdasarkan keputusan bersama bahwa DPRK dan Pemerintah Kota Subulussalam akan bersama-sama mengkonsep usulan meminta ke Mempan RB.
Agar menunda sementara seleksi PPPK Tahap I untuk mengusulkan Nakes bakti, agar masuk dalam data base BKN sehingga bisa ikut seleksi PPPK Tahap I, untuk langkah ini besok langsung kita laksanakan dan kita terus berkoordinasi nantinya. (AH)
Tinggalkan Balasan