Solar Langka di Sidrap, Swasembada Pangan Terancam: Publik Desak Pertamina Bertanggung Jawab

Program Nawacita Presiden Prabowo soal surplus pangan nasional diuji di lapangan.

SIDRAP, Penarakyat.com — Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang dikenal sebagai lumbung beras Sulawesi Selatan kini berada di ambang krisis.

Sudah sepekan terakhir, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar melumpuhkan berbagai sektor vital.

Dampaknya meluas: petani tak bisa memanen padi, sopir truk logistik berhenti beroperasi, dan harga pangan berpotensi melonjak.

Fenomena ini ironis. Di saat pemerintah daerah tengah menggenjot produksi gabah hingga 1 juta ton per tahun untuk mendukung program Nawacita Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan nasional, justru kelangkaan solar menghambat denyut nadi pertanian Sidrap.

Petani Terjebak Krisis di Tengah Target Surplus

Pemerintah Kabupaten Sidrap sebenarnya sudah menyiapkan skema besar: memberikan insentif harga gabah tinggi di tingkat petani untuk memacu produktivitas.

Bahkan, pemerintah pusat telah menargetkan Sidrap sebagai salah satu sentra surplus pangan nasional.

Namun, realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Para petani kesulitan menjalankan mesin perontok padi, pompa air, dan alat bajak modern karena stok solar kosong di hampir semua SPBU.

“Kami sudah siap panen, tapi mesin perontok tidak bisa jalan karena solar habis. Kalau terlambat panen, gabah bisa rusak. Kami rugi besar,” keluh Abdul Rahman, petani asal Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Senin (8/9/2025).

Sebagian petani bahkan terpaksa membeli solar dari pengecer ilegal dengan harga Rp14.000–Rp15.000 per liter, jauh di atas harga subsidi Rp6.800 per liter. Biaya produksi melonjak, sementara margin keuntungan menipis.

Antrean Truk Berhari-hari, Distribusi Logistik Lumpuh

Kelangkaan solar juga menghantam sektor transportasi. Sopir truk logistik dan angkutan hasil pertanian terpaksa menghentikan operasional karena SPBU tak mampu memenuhi kebutuhan.

“Saya sudah dua hari menginap di SPBU, belum juga dapat solar. Jadwal kirim beras ke Makassar tertunda. Kerugian kami besar,” ungkap Lukman, sopir truk pengangkut hasil pertanian.

Antrean kendaraan di beberapa SPBU di Maritengngae, Panca Rijang, Watang Pulu, Watang Sidenreng dan Tellu Limpoe serta Dua Pitue dan Pitu Riawa kini mengular hingga ratusan meter.

Tak jarang sopir memilih menunggu malam demi mendapatkan jatah solar, karena pasokan dari Pertamina baru datang larut malam dan jumlahnya sangat terbatas.

Pertamina Dituding Lalai, Jatah Solar Dipangkas Drastis

Dari penelusuran media, kelangkaan solar disebabkan pembatasan suplai dari Pertamina. Normalnya, setiap SPBU di Sidrap menerima 8–10 ton solar per hari. Namun, sepekan terakhir, jatah itu dipangkas menjadi hanya 2–3 ton per hari.

“Sekarang jatah solar kita terbatas sekali. Kadang suplai baru datang dua hari sekali, itupun malam hari,” jelas salah seorang pengelola SPBU di Kecamatan Maritengngae.
“Biasanya disuplai Pertamina Parepare, tapi karena stok di sana kosong, sekarang suplai diambil dari Makassar. Jatahnya lebih kecil, tidak sebanding dengan kebutuhan Sidrap.”

Fenomena ini membuat publik geram. Masyarakat menilai Pertamina gagal mengantisipasi lonjakan permintaan solar di Sidrap yang sedang memasuki puncak musim panen.

Data Simulasi: Dampak Kelangkaan Solar di Sidrap

Swasembada Pangan Nasional di Ujung Tanduk

Pemerintah pusat menargetkan surplus beras nasional 2025 sebagai bagian dari Nawacita Presiden Prabowo Subianto. Sidrap, sebagai salah satu lumbung pangan utama di Sulsel, memegang peran vital. Namun, kelangkaan solar justru berpotensi menggagalkan target produksi.

“Kalau masalah ini tak segera diatasi, Sidrap bisa gagal memenuhi target produksi satu juta ton gabah tahun ini. Dampaknya bukan hanya lokal, tapi nasional,” tegas Arman Tahir, Ketua Forum Peduli Petani Sidrap.

Publik mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menekan Pertamina untuk mengembalikan pasokan solar ke tingkat normal.

Tuntutan Publik: Pemerintah Harus Turun Tangan

Situasi ini menuntut langkah cepat dari Pemkab Sidrap, Pemerintah Provinsi Sulsel, hingga Kementerian ESDM. Tanpa kepastian pasokan solar, program swasembada pangan yang diagungkan pemerintah pusat bisa berantakan.

“Presiden sudah memberi garansi harga gabah tinggi, tapi apa gunanya kalau petani tak bisa panen? Pertamina harus bertanggung jawab,” pungkas Arman.

Fenomena ini menegaskan perlunya kebijakan distribusi energi yang lebih terukur, terutama di daerah penyangga pangan nasional seperti Sidrap. Kami akan terus memantau perkembangan dan menunggu pernyataan resmi dari pihak Pertamina dan Kementerian ESDM. (Riss)