Solar Langka, Sidrap Terguncang, Bupati H.Syaharuddin; “Kasihan Masyarakat Kita Rasakan Dampaknya”

Solar Langka, Sidrap Terguncang, Bupati H.Syaharuddin; “Kasihan Masyarakat Kita Rasakan Dampaknya”

*Kelangkaan BBM solar di Sidrap bukan sekadar masalah teknis distribusi, tetapi mengungkap persoalan sistemik di tubuh Pertamina. Investigasi mendalam ini menguak akar masalah, dampak ekonomi, dan ancaman terhadap stabilitas pangan nasional.

SIDRAP, Penarakyat.com — Di tengah target pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mengejar produksi gabah 1 juta ton per tahun hampir terwujud ditambah untuk mendukung program Nawacita Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan nasional, Sidrap justru dihadapkan pada kenyataan pahit: solar langka, petani lumpuh, sopir truk berhenti, ekonomi lokal melambat.

Investigasi media ini menemukan bahwa persoalan kelangkaan solar bukan semata akibat “peningkatan permintaan” seperti diklaim Pertamina, tetapi diduga terkait kebijakan pembatasan pasokan, ketidaksiapan logistik, dan potensi misalokasi distribusi.

Krisis Solar: SPBU Sidrap Kehabisan Stok Massal

Sejak sepekan terakhir, di 10 kecamatan Sidrap, seluruh SPBU mengalami kelangkaan solar.

Dalam kondisi normal, setiap SPBU mendapat jatah 8–10 ton per hari, tetapi kini hanya menerima beberapa ton saja, bahkan kadang dua hari sekali.

“Jatah solar kami dipangkas drastis. Biasanya dari Pertamina Parepare, tapi sekarang stok di sana kosong, jadi suplai diambil dari Makassar. Sayangnya, jatahnya lebih kecil dan datang tengah malam,” ungkap salah satu pengelola SPBU di Panca Rijang.

Hasil pantauan lapangan menunjukkan antrean puluhan hingga ratusan kendaraan di berbagai SPBU sudah menjadi pemandangan umum setiap hari. Sopir truk pengangkut gabah dan mobil bak terbuka menghabiskan malam di lokasi SPBU, menunggu pasokan tiba.

Petani Terjepit, Panen Terancam Gagal

Krisis ini datang di saat genting: puncak musim panen padi. Para petani yang menggantungkan produksi pada mesin perontok padi dan pompa air tak bisa bekerja optimal. Akibatnya, sebagian panen tertunda dan sebagian lainnya terancam rusak.

“Sawah sudah waktunya panen, tapi mesin perontok tak jalan karena solar habis. Kalau terlambat, gabah bisa busuk. Pemerintah harus turun tangan,” kata Abd Rauf petani asal Pitu Riawa yang berkeluh kesah pada media.

Beberapa petani akhirnya membeli solar dari pengecer ilegal dengan harga Rp14.000–Rp15.000 per liter, lebih dari dua kali lipat harga subsidi Rp6.800.

Hal ini membuat biaya produksi melonjak, dan pada gilirannya mengancam margin keuntungan petani.

Rantai Logistik Retak: Distribusi Tersendat

Tak hanya sektor pertanian, logistik antarwilayah pun terganggu. Sopir truk pengangkut beras, gabah, dan bahan pangan mengaku sangat mengalami kerugian besar karena jadwal distribusi tertunda.

“Saya sudah dua hari parkir di SPBU, belum juga dapat solar. Kiriman gabah ke Makassar tertunda, pembeli protes, dan kami rugi waktu serta biaya,” ungkap Lukman, sopir truk logistik pada wartawan ini, Senin (8/9/2025)

Jika masalah ini berlarut, Sidrap menghadapi ancaman ganda:

1. Produksi gabah menurun.
2. Distribusi hasil panen tersendat.
3. Harga beras dan bahan pokok berpotensi naik signifikan.

Akar Masalah: Ada Apa dengan Distribusi Pertamina?

Dari penelusuran investigatif, sumber internal SPBU mengungkap adanya pengalihan pasokan solar Sidrap ke daerah lain dengan alasan keterbatasan stok nasional.

Biasanya, Sidrap disuplai dari Terminal BBM Parepare, tetapi kini distribusi dialihkan ke Makassar yang ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan penuh Sidrap.

“Sejak pasokan dari Parepare dikurangi, Sidrap hanya kebagian sisa kuota dari Makassar. Inilah yang membuat SPBU kita tekor,” kata seorang pengelola SPBU yang enggan disebut namanya.

Informasi ini memunculkan dugaan adanya prioritas distribusi Pertamina ke wilayah tertentu, termasuk kawasan industri besar di luar Sidrap.

Jika benar, maka kebijakan ini kontraproduktif terhadap status Sidrap sebagai penopang lumbung pangan Sulawesi Selatan.

Kontradiksi Besar: Target Nasional vs Realitas Lapangan

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan visi besar: swasembada pangan melalui program Nawacita.

Pemerintah pusat menjamin harga gabah tinggi di tingkat petani dan menunjuk Sidrap sebagai salah satu tulang punggung produksi beras nasional.

Namun, kelangkaan solar di Sidrap justru menggerogoti pondasi program tersebut. Target produksi 1 juta ton gabah per tahun kini terancam gagal.

“Kalau ini tak diselesaikan cepat, target surplus beras nasional bisa meleset. Pemerintah harus menempatkan Sidrap sebagai prioritas distribusi solar,” tegas Arman Tahir, Ketua Forum Peduli Petani Sidrap.

Respons Cepat Bupati: Sidrap Tak Boleh Lumpuh

Menanggapi situasi ini, Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif bergerak cepat. Ia langsung menegaskan akan berkoordinasi langsung dengan Pertamina untuk memastikan SPBU mendapat pasokan penuh.

“Kami minta Pertamina segera evaluasi distribusi solar. Sidrap ini lumbung pangan Sulsel, roda ekonomi jangan dibiarkan jalan kura-kura. Petani, sopir, dan masyarakat Sidrap tidak boleh jadi korban,” tegas Syaharuddin.

Bupati juga menegaskan bahwa kelancaran pasokan solar adalah syarat utama untuk mewujudkan Nawacita Presiden dan mencapai target 1 juta ton gabah.

Analisis Dampak: Jika Krisis Dibiarkan

Publik Mendesak Transparansi

Krisis ini memicu sorotan publik terhadap akuntabilitas Pertamina dan koordinasi pemerintah pusat.

Warga menuntut kejelasan kebijakan distribusi serta penambahan kuota solar khusus Sidrap untuk melindungi rantai produksi pangan nasional.

Catatan Investigasi

Kelangkaan solar di Sidrap bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikasi lemahnya perencanaan energi nasional.

Jika tak segera ditangani, efek domino terhadap stabilitas pangan nasional akan sulit dihindari.

Media ini akan terus menggali informasi dari Pertamina, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Provinsi Sulsel untuk memastikan hak masyarakat Sidrap atas energi dan pangan terjamin. (Riss)